Megawati Soekarnoputri menilai pembubaran ormas anarkis merupakan kewenangan pemerintah. Namun jika harus dilakukan, hendaknya harus didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Wacana pembubaran ormas anarkis dinilai kurang efektif untuk diterapkan. Sebab ormas yang dibubarkan bisa saja membentuk organisasi baru dengan nama berbeda.

Front Pembela Islam (FPI) merasa mereka tidak diperlakukan secara adil. Menurut mereka apa yang digembar-gemborkan oleh media bukanlah inti permasalahan pada peristiwa Palangkaraya tersebut.

FPI menilai peristiwa penolakan yang terjadi di Palangkaraya salah alamat. Karena mereka datang ke sana untuk membantu masyarakat Dayak Seruyan yang sedang berkonflik.

FPI hari ini menyambangi DPD RI untuk mengadukan peristiwa penolakan kader FPI di Palangkaraya. FPI merasa ada pelanggaran HAM yang terjadi pada peristiwa tersebut, sehingga mereka merasa perlu untuk mencari keadilan.

Sedikitnya 3 simpatisan Front Pembela Islam (FPI) ditetapkan sebagai tersangka kasus perusakan kantor Kemendagri. Namun, para tersangka itu tidak ditahan.

Anarki jangan ditanggapi anarki. Itulah saran politikus PKS di Komisi III DPR, Aboe Bakar Al Habsy, terkait penolakan anggota Front Pembela Islam (FPI) saat berkunjung ke Kalimantan Tengah. 

Permasalahan sepele kerap menjadi pemicu bentrokan antar-ormas. Salah satu di antaranya, perebutan batas wilayah kekuasaan yang diklaim sebagai milik masing-masing ormas.

Bentrokan antar organisasi masyarakat (ormas) semakin marak. Kepolisian Daerah Metro Jaya mencatat, 11 bentrokan antar ormas terjadi sepanjang Januari-Februari 2012.

Sekitar 15 orang yang mengaku dari ormas FPI mendatangi Komisi III DPR. FPI mengadu ke Komisi III terkait penolakan anggotanya saat berkunjung ke Kalimantan Tengah.