Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menepis kabar merenggangnya hubungan PDIP dan Gerindra pasca kemenangan Jokowi-Ahok di Pilgub DKI. Alih-alih renggang, Muzani menyebut koalisi dua partai itu akan berlanjut di pilkada-pilkada lainnya.

Izin dari DPRD Solo untuk Jokowi masih dipertanyakan. Namun salah satu partai pengusungnya, Gerindra yakin DPRD Solo akan mengikhlaskan Jokowi untuk menjadi gubernur DKI Jakarta.

Euforia kemenangan Jokowi dalam Pilgub DKI Jakarta tidak saja menjadi inspirasi bagi masyarakat, tetapi juga partai politik. Menurut politisi PDIP Ganjar Pranowo, Pilgub DKI melahirkan fenomena yang disebut "Jokowi Effect".

Politisi PDIP Taufiq Kiemas menyesali koalisi PDIP dengan Gerindra dalam Pilgub DKI yang lebih menguntungkan Prabowo. Wasekjen PDIP, Ahmad Basarah, mengamini pernyataan Taufiq dan akan mengevaluasi koalisi antara partainya dan Gerindra.

Pencapresan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto bisa terganjal UU Pilpres. Apalagi jika dorongan Gerindra untuk mempermudah syarat pencapresan kandas di tangan partai-partai besar.

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan kemenangan Jokowi lebih menguntungkan capres Gerindra Prabowo Subianto ketimbang Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal ini bisa saja berbeda dengan kenyataan yang ada.

Selama pilgub DKI Jakarta digelar, mantan Wapres RI Jusuf Kalla diketahui mendukung pasangan Jokowi-Ahok. Meski masih terdaftar sebagai anggota Partai Golkar, JK memilih memberi dukungan kepada pasangan yang diusung PDIP dan Partai Gerindra. Apa alasannya?

Hubungan koalisi oposisi PDI Perjuangan dan Partai Gerindra memanas seiring berkembang isu kemenangan Joko Widodo (Jokowi) ditunggangi Prabowo Subianto. Gerindra memilih meredam situasi, sembari berharap koalisi bisa dijaga sampai 2014.

Sesuai UU, sebelum dilantik sebagai Gubernur DKI, Jokowi harus mengundurkan diri sebagai walikota. Muncul spekulasi pengajuan itu ditolak agar Jokowi tetap di Solo. Mungkinkah?

Cagub DKI yang unggul dalam hitung cepat, Jokowi diminta segera melakukan komunikasi politik dengan DPRD DKI Jakarta. Komunikasi politik itu perlu dilakukan guna pembahasan tiga peraturan daerah penting.