Kejaksaan dinilai sebagai pihak yang paling menentukan atas berlanjut atau tidaknya kasus yang melilit pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Asal Kejaksaan serius, kasus ini bisa dengan mudah diselesaikan.

Meskipun putusan praperadilan PN Jaksel menyatakan SKPP Bibit-Chandra dinyatakan tidak sah dan melawan hukum, namun status dua pimpinan KPK tersebut masih sebagai manusia bebas, belum tersangka.

Bibit dan Chandra tidak cemas dengan dikabulkannya gugatan praperadilan Anggodo atas SKPP keduanya. Mereka mengaku siap untuk maju ke meja hijau.

Drama Bibit-Chandra masih terus berlanjut dengan dikabulkannya gugatan praperadilan Anggodo atas SKPP Bibit-Chandra. Kekuatan pihak-pihak yang ingin melemahkan KPK melalui kriminalisasi pimpinannya ternyata masih kuat.

Anggodo Widjojo dianggap tidak memiliki posisi hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan praperadilan atas SKPP Bibit-Chandra. Yang memiliki posisi adalah Anggoro karena dia sebagai korban.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif meyakini keputusan hakim mengabulkan praperadilan Anggodo Widjojo belum final. Jaksa masih memiliki peluang membalik keadaan dengan melakukan banding.

Pemerintah tak bisa serta-merta menggantikan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah setelah praperadilan Anggodo Widjojo dimenangkan di pengadilan. Pencopotan baru bisa dilakukan jika sudah diputuskan bersalah.

Kejaksaan telah menerima salinan putusan praperadilan terhadap SKPP Bibit-Chandra dari PN Jakarta Selatan. Kejaksaan akan langsung ngebut menyusunan memori banding.

Pimpinan KPK akan mengumpulkan seluruh pegawai mereka untuk menghadapi kemungkinan terburuk dari dikabulkannya gugatan Anggodo di sidang praperadilan PN Jaksel. Jika pimpinan hanya tersisa dua orang, pemberantasan korupsi harus jalan terus.

Kejagung belum terpikir untuk memilih opsi deponering terhadap kasus Bibit-Chandra. Kejagung yakin menang dalam banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.