"Kasus Komjen BG tiga saksi yang tidak hadir adalah Kompol Sumardji, Brigjen Herry Prastowo, dan Kombes Ibnu Isticha," kata Kabag Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha, Senin (26/1/2015).

Presiden Jokowi telah dua kali mengeluarkan pernyataan untuk meredam perseteruan KPK-Polri. Pernyataan terakhir adalah dengan memanggil tokoh-tokoh senior untuk memberikan pertimbangan.

Presiden Jokowi tengah mencoba menyelesaikan konflik dua lembaga yang menjadi garda terdepan penegakan hukum di Indonesia.

Untuk mengamankan aksi massa itu, KPK tak bisa sendiri. KPK selalu dibantu petugas kepolisian untuk mengamankan setiap aksi. Lalu, apa jadinya saat KPK dan Polri tengah berseteru?

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azaz Tigor Nainggolan telah melaporkan Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdjanto ke Bareskrim Mabes Polri. Dirinya berharap laporannya cepat diproses agar Tedjo jera.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi bertemu pimpinan KPK, Senin(26/1). Ia menyatakan konflik yang terjadi bukan antarinstitusi Polri dan KPK namun problem personal yang bercampur dengan politik.

Ratna Mutiara sudah menjalani masa tahanan 5 bulan penjara. Dia dituding melakukan kesaksian palsu untuk Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Di tengah menurunnya citra Polri terkait kasus dengan KPK, keberadaan Polda Kalimantan Barat (Kalbar) layak diapresiasi. Sang Kapolda Brigjen Pol Arief Sulistyanto dinilai mampu melakukan tindakan tegas.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengajukan pemberhentian diri sementara sebagai pimpinan KPK. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku menyayangkan keputusan tersebut, namun bisa memahami.

Wacana pemberian hak imunitas bagi pimpinan KPK muncul setelah Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Politikus PDIP, Ganjar Pranowo setuju dengan wacana tersebut agar tidak ada istilah saling serang.