Mendikbud Anies Baswedan menerapkan kebijakan penghentian sementara kurikulum 2013. Namun untuk sebagian sekolah yang telah menerapkannya selama lebih dari 3 semester, maka kurikulum tersebut tetap dilanjutkan.

Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 176/2014 tentang Pembubaran 10 Lembaga Nonstruktural pada 4 Desember 2014 lalu. Pertimbangan pembubaran yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan akan fokus pada penanaman kebiasaan bagi peserta didik. Ada beberapa hal penting yang perlu dibiasakan sejak dini sehingga membentuk budaya baik dalam masyarakat.

Nenek moyang rakyat Indonesia yang dalam lagu anak-anak disebut 'orang pelaut' ternyata sudah memiliki kearifan lokal untuk mengambil hasil laut. Tidak serakah, mengambil secukupnya dan sisanya membiarkan alam berkembang biak adalah filosofi dari adat 'Sasi Laut'.

Keputusan Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan menghentikan penerapan kurikulum 2013 disambut baik sejumlah pihak, salahsatunya anggota Fraksi PPP Reni Marlinawati.

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) berpendapat bahwa Kurikulum 2013 tidak jelas konsepnya. Kurikulum 2013 juga dinilai tak mengedepankan nalar kritis lantaran di buku ajar banyak terdapat kata 'mengagumi'.

Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof Dr H Soedijarto, MA menilai pelaksanaan Kurikulum 2013 tidak jelas dasar hukumnya. Konsep Kurikulum 2013 harus diujicobakan dulu sebelum diterapkan.

Majelis Guru Besar (MGB) Institut Teknologi Bandung (ITB) turut mengevaluasi Kurikulum 2013 yang dilakukan dalam sidang pleno MGB pada April 2013 lalu. Catatan saat itu, Kurikulum 2013 kurang memperhatikan hakikat sains dan kurang persiapan.

Sebulan menjabat sebagai Mendikbud, Anies Baswedan langsung membuat gebrakan terkait nasib Kurikulum 2013. Dia menghentikan secara parsial pelaksanaan kurikulum yang dibidani Mendikbud M Nuh di era Presiden SBY berbiaya Rp 2,491 triliun tersebut.

Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI pernah menyampaikan pandangannya mengenai Kurikulum 2013. Namun pandangan itu tidak dihiraukan sehingga yang dikhawatirkan para guru terjadi.