Mayoritas fraksi di rapat Panja RUU Pilkada menolak Pilkada dilaksanakan secara langsung disebut sebagai aksi balas dendam. Namun, anggota Koalisi Merah Putih menyangkal tudingan tersebut.

Sebanyak delapan fraksi telah terbentuk di DPRD Jabar periode 2014-2019. Ada dua fraksi yang terdiri dari gabungan dua partai yaitu Fraksi Golkar-PAN serta Nasdem dan Hanura.

Ketua Panja RUU Pilkada menyebut sejumlah fraksi berubah sikap politiknya. Kini mayoritas fraksi malah mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Partai-partai anggota koalisi Merah Putih solid mendukung ‎ Pilkada dilaksanakan tak langsung alias melalui DPRD. PDIP memandang aspirasi koalisi merah putih itu menunjukkan rasa takut mereka menghadapi Pilkada langsung.

DPRD Jabar periode 2014-2019 yang baru saja dilantik pada Senin (1/9/2014) menggelar rapat paripurna perdana, Jumat (5/9/2014). Agendanya membentuk fraksi.

Koalisi Merah Putih sepakat mendukung Pilkada lewat DPRD. ‎Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun,‎ mengatakan argumentasi yang dibangun parpol soal Pilkada dipilih oleh DPRD tidaklah tepat.

Sejumlah fraksi di DPR berrubah sikap soal RUU Pilkada. Mereka yang tadinya ngotot meminta Pilkada dilakukan secara langsung, kini 'balik badan' menyetujui digelarnya Pilkada melalui DPRD.

DPR dalam waktu kurang dari sebulan akan mengesahkan RUU Pilkada, dengan mayoritas parpol menginginkan kepala daerah dipilih lewat DPRD tidak lagi langsung oleh rakyat.

RUU Pilkada yang akan disahkan DPR dalam waktu kurang dari sebulan, patut dicermati bersama. Adalah isu soal pemilihan kepala daerah yang akan dikembalikan pada rezim Orde Baru yaitu melalui DPRD.

Mekanisme baru pemilihan kepala daerah ‎sedang dibahas dalam Panitia Kerja RUU Pilkada di DPR. Salah satu anggota Panja menjelaskan dinamika yang terjadi dalam pembahasan RUU Pilkada ini.