detikFinance

Kriteria Pengusaha Bisa Ikut Tax Amnesty Jilid II

Pemerintah berwacana untuk kembali melaksanakan program pengampun pajak atau tax amnesty jilid II.

Kamis, 03 Jun 2021 20:00 WIB

detikFinance

Tak Semua Pengusaha Boleh Ikut Tax Amnesty Jilid II

Program pengampun pajak atau tax amnesty jilid II akan berbeda dengan program tax amnesty jilid I yang diselenggarakan pada 2016.

Kamis, 03 Jun 2021 15:10 WIB

detikNews

RUU KUHP: Orang yang Promosi Pembunuh Bayaran-Dukun Santet Bakal Dibui

RUU KUHP juga mengatur hal baru yang belum diatur dalam KUHP saat ini. Salah satunya orang yang mempromosikan diri sebagai pembunuh bayaran dan bisa menyantet.

Kamis, 03 Jun 2021 11:45 WIB

detikNews

RUU KUHP Terbaru: Pasal Penodaan Agama Masih Ada, Maksimal Dibui 5 Tahun

RUU KUHP masih mempertahankan beberapa pasal yang ada saat ini. Salah satunya mempertahankan pasal penodaan agama dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara.

Kamis, 03 Jun 2021 10:26 WIB

detikFinance

Amazon Dukung UU Ganja di AS, Legalisasi di Depan Mata?

Amazon mengumumkan dukungannya untuk legalisasi federal ganja. Para produsen dan investor ganja di AS pun semakin yakin legalisasi bisa terwujud.

Kamis, 03 Jun 2021 10:01 WIB

detikNews

Draf RUU KUHP Terbaru: Hina Presiden Via Medsos Diancam 4,5 Tahun Penjara

Penghinaan terhadap martabat presiden dikenai ancaman maksimal 3,5 tahun penjara. Bila penghinaan itu lewat media sosial, ancamannya menjadi 4,5 tahun penjara.

Kamis, 03 Jun 2021 09:33 WIB

detikNews

RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Didorong Masuk Prolegnas 2022

Kemhan tengah mematangkan usulan RUU PRUN. RUU PRUN yang bertujuan untuk memperkuat penjagaan ruang udara Indonesia didorong masuk prolegnas 2022.

Rabu, 02 Jun 2021 16:21 WIB

detikNews

Kontroversi RUU HIP soal Trisila dan Ekasila

Hari ini diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Mengenai dasar negara ini, sempat mengemuka pembahasan RUU HIP, yang mengusulkan trisila dan ekasila.

Selasa, 01 Jun 2021 07:21 WIB

detikNews

Mahfud: 82% Warga Papua Setuju Otsus, 10% Terserah Pemerintah

"Sebanyak 82 persen setuju Otsus, 10 persen menyatakan terserah pemerintah, berarti setuju juga, dan sisanya 8 persen yang menolak," kata Mahfud.

Jumat, 28 Mei 2021 20:37 WIB

detikNews

Ini Alasan RUU Perlindungan Data Pribadi Tak Kunjung Selesai Dibahas

RUU PDP hingga saat ini belum selesai dibahas. Hingga saat ini DPR dan pemerintah masih berselisih pendapat mengenai pembentukan Otoritas Perlindungan Data.

Jumat, 28 Mei 2021 17:10 WIB