Agar tidak dianggap otoriter, pemerintah harus jelas alasan dan landasan hukumnya dalam pembubaran ormas.

Tokoh Muhammadiyah Syafii Ma'arif tidak yakin ada konspirasi agar Ba'asyir dipenjarakan lagi. Fakta hukumnya, Ba'asyir harus bebas.

Pemerintah tidak bisa membubarkan begitu saja ormas yang dianggap anarkis. Harus ada tindakan ekstra hati-hati meski tuntutannya makin kencang.

Fenomena munculnya perda-perda bernuansa syariat Islam di berbagai daerah tidak akan berlangsung lama. Hal itu hanya bentuk keputusasaan sesaat.

PP Muhammadiyah menganggarkan dana Rp 25 miliar untuk penanggulangan flu burung dan pencegahan pandemi di Indonesia.

Buntut pertikaian massa NU dan FPI, pemerintah diminta mengkaji UU yang mengatur tentang keormasan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik Pemda Yogyakarta dan Jawa Tengah terlalu birokratis sehingga penanganan korban gempa menjadi lamban.

Lambatnya penanganan pemerintah dalam bencana gempa DIY dan Jateng menjadi perhatian tersendiri oleh Din Syamsuddin. Ketua Umum PP Muhammadiyah Pusat ini mengkritik kinerja pemerintah.

Ormas-ormas Islam Indonesia memiliki perbedaan pendapat dengan pemerintah mengenai status bencana gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Deklarasi pun digelar dan menetapkan bencana di Yogyakarta dan sekitarnya sebagai bencana nasional.

Penegakan supremasi hukum. Itulah yang menjadi pegangan Muhammadiyah menyikapi pro kontra pengampunan mantan Presiden Soeharto.