Menko Polhukam Tedjo Edhy dikritik habis-habisan karena memberi pernyataan yang dinilai menyakiti pendukung KPK. Seskab Andi Widjajanto punya saran kepada Tedjo bagaimana memberi pernyataan terhadap awak media.

Kisruh yang terjadi antara KPK-Polri harus segera diselesaikan. Ada yang mengusulkan agar Presiden menerbitkan Perppu hingga Surat Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin men‎yatakan tak ada aturan yang melarang calon Kapolri Komjen Budi Gunawan untuk mundur dari kepolisian meski dia sudah menjadi tersangka. Namun demikian, secara etika, Komjen Budi lebih baik mundur.

Keputusan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengundurkan diri karena status tersangka dinilai langkah yang bijaksana. Menyusul langkah itu, Komjen Budi Gunawan juga didorong untuk mundur dari Calon Kapolri mengingat statusnya kini sebagai tersangka kasus dugaan suap.

Presiden Jokowi baru saja membentuk Tim independen untuk meredam kisruh KPK Vs Polri yang terdiri dari 8 orang. Jokowi mengatakan semakin banyak yang memberi masukan disamping Wantimpres semakin baik.

Presiden Joko Widodo menjadi orang yang paling menentukan status Bambang Widjojanto sebagai pimpinan KPK. Menurut mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, kini bola ada di Presiden Jokowi. Jokowi hanya punya dua opsi atau pilihan, perintahkan Mabes Polri Keluarkan SP3 untuk BW atau terbitkan Keppres pemberhentian BW.

Kepolisian Nerara Republik Indonesia mendapat tamu berbeda sore ini. Dua mobil anggota wantimpres mendatangi Mabes Polri. Ada apa?

'Serangan' terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja. Ketua KPK Abraham Samad juga sudah dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Ratna Mutiara menjamin tak pernah diarahkan Bambang Widjojanto (BW) saat bersaksi di sidang Pilkada Kotawaringin Barat, Kalteng. Ratna menegaskan, sama sekali bersama 68 saksi tidak pernah diarahkan.

Menurut Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho, keterlibatan DPR itu membuat hak prerogatif presiden tampak semu.