Nahdlatul Ulama (NU) mengeluarkan keputusan yang pro pemberantasan korupsi. Dalam munas alim ulama, NU menegaskan agar koruptor dihukum mati dan semua hartanya disita. 

PB Nahdlatul Ulama (NU) menyebut pajak hanya bisa dibebankan kepada masyarakat yang mampu secara finansial. Apabila pajak ditarik dari orang miskin maka NU menilai hal tersebut haram. 

PBNU memastikan seluruh hasil yang diperoleh dari Munas dan Konbes akan direkomendasikan kepada Presiden SBY. Diharapkan hasil rekomendasi ini akan dijadikan dasar bagi pemerintah untuk memberikan kebijakan.

"Ini buat Saya akan jadi masukan yang bagus buat pemerintah dan DPR. Dalam konteks ini bagaimana kita menimbang jika pilkada dikembalikan DPRD apakah telah siap? ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo, Minggu (16/9/2012).

Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama mengeluarkan sebuah rekomendasi mengenai sistem pilkada. Rekomendasi tersebut menyebutkan pilkada sebaiknya tidak dilakukan secara langsung, namun dikembalikan kepada DPRD.

"Pajak ini sekarang mulai dari pemungutan, pengelolaan dan penggunaan sudah tidak benar. Maka NU anjurkan jangan bayar pajak," ancam Ketua Tanfidziyah NU, Slamet Effendi Yusuf.

"Munas kali ini diselenggarakan di pesantren yang terletak di kampung terpencil. Jangan kita malu berasal dari desa kecil. Jangan malu untuk hidup sederhana," ujar Ketum PBNU Said Aqil Siradj.

Maraknya aksi teror yang dilakukan oleh orang yang mempunyai latar belakang santri membuat membuat stigma negatif terhadap pondok pesantren. Ketua PBNU Said Agil Siradj berani menjamin tidak ada satu orang pun yang santri lulusan pesantren NU.

Ketua PB NU, Said Aqil Siradj meminta agar umat Islam untuk tidak terprovokasi, munculnya film berjudul Innocence of Muslims di situs Youtube.

"Rencananya selain 600 peserta yang mengikuti musyawarah ada ribuan warga NU lain yang datang dan menikmati acara sampingan," ujar Sekjen PBNU, Masyhudi Suhud.