DPR tidak dimungkinkan menolak calon ketua KPK yang diajukan Pansel. Jika menolak, DPR berarti melanggar UU 30/2002 pasal 30 tentang KPK.

Kewenangan KPK untuk bisa mengusut pidana pencucian uang dalam RUU TPPU belum juga dikabulkan DPR. Padahal pemberantasan korupsi lebih sukses kalau kewenangan itu dimiliki KPK.

Dorongan penghapusan grasi dan remisi untuk koruptor harus diimbangi dengan peningkatan hukuman untuk koruptor. Hukuman yang berat memperkecil peluang koruptor untuk menikmati grasi ataupun remisi hingga bebas.

Wanti-wanti disampaikan sejumlah kalangan dalam proses seleksi pimpinan KPK di DPR. Bukan tanpa sebab, proses di DPR rawan masuknya berbagai kepentingan, mulai dari mafia hukum hingga para koruptor.

Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas terpilih sebagai calon pimpinan KPK. Apa saja yang mereka janjikan jika terpilih sebagai pimpinan lembaga antikorupsi tersebut?

Kejagung tidak menahan terdakwa korupsi dengan tuntutan 11 tahun penjara, Aditya Wisnuwardhana. Salah satu alasannya karena Kejagung takut digugat balik apabila tuntutannya tidak dikabulkan hakim.

Kritikan masyarakat atas pengurangan masa tahanan terpidana korupsi belum juga reda. Pemerintah pun masih berfikir ulang untuk memberikan remisi kepada koruptor pada saat Lebaran.

Masih banyak uang negara berada di tangan para terpidana koruptor. Hal ini karena terdakwa lebih memilih dihukum penjara dibanding mengembalikan uang negara yang digarongnya. Apalagi sistem hukum kita juga memungkinkan hal itu.

Seorang politisi PKS diduga menggelapkan dana sekitar Rp 36 juta dari total Rp 59 juta. Dana sebanyak itu merupakan bantuan hibah untuk program Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM) tahun 1999.

Wacana pemberian hukuman mati bagi koruptor sempat mengemuka. Namun calon pimpinan KPK I Wayan Sudarta tidak setuju pemberlakuan hukuman itu.