Nurul Arifin menilai ada cara lain untuk menyelamatkan MK selain dengan membuat Perpu. Dia menilai revisi UU MK lebih baik dibanding mengeluarkan Perpu.

Fraksi PKB DPR menyoroti beberapa poin yang termuat dalam Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) penyelamat MK. Menurut Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar, beberapa poin yang terkandung dalam Perpu itu tak jelas tujuannya.

Sedari awal Jimly Asshiddiqie berpendapat tidak perlu pemerintah membuat perpu untuk menyelamatkan MK. Namun mantan Ketua MK ini tetap menghormati produk hukum yang semalam Presiden SBY tandatangani.

Sengketa Pilkada yang berhubungan dengan Susi Tur Andayani dan Akil Mochtar kini jadi sorotan. Sejumlah kasus yang pernah 'dipegang' keduanya pun mencurigakan. Apa komentar hakim lain?

"Hal-hal terkait implikasi dari perpu ini kami ingin mendapat penjelasan yang lengkap kepada Presiden SBY," kata hakim MK, Hamdan Zoelva.

Perpu mengenai penyelamatan MK telah disahkan. Perpu tersebut diterbitkan Presiden SBY atas dasar kegentingan yang memaksa. Partai Hanura menolak tegas perpu itu.

Perpu mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) telah diresmikan. Di antara isi Perpu tersebut mengatur soal pengawasan MK yang melibatkan Komisi Yudisial (KY).

Perpu mengatur agar hakim konstitusi haruslah seseorang yang tak aktif di partai politik paling singkat selama 7 tahun. Namun aturan itu dinilai kurang reformis.

Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva menolak berkomentar terkait substansi Perpu yang baru saja dikeluarkan Presiden SBY. Hal tersebut karena Perpu berpotensi untuk diperkarakan di MK.

Setiap hakim konstitusi mendapat uang penanganan perkara pilkada sebesar Rp 5 juta per putusan. Alhasil, seorang hakim MK bisa mengantongi Rp 100 juta lebih perbulan.