Revisi UU Ormas tengah dalam penggodokan DPR. Mahkamah Konstitusi akan menjadi lembaga penegak hukum yang putuskan melakukan pembekuan aktifitas bahkan membubarkan keberadaan ormas.

Ormas FPI berencana mengajukan permintaan nomor polisi (Nopol) cantik ke Polda Metro Jaya. FPI menjelaskan, permintaan itu hal yang biasa. Tidak ada konspirasi dalam pengajuan 10 nopol cantik.

Ketua Pansus RUU Ormas DPR Abdul Malik Haramain mengungkap ada ratusan LSM asing yang beroperasi di Indonesia. Ironisnya banyak diantaranya yang tidak jelas agenda dan cara kerjanya.

Petinggi FPI terus membantah tudingan melakukan aksi kekerasan. Kini mereka berseru bahwa Partai Demokrat adalah koruptor dan berencana mengepung satu-persatu rumah petinggi PD.

"Pasal tentang sanksi du UU no 8 tidak eksplisit. Sanksi kali ini lebih tegas tapi melalui mekanisme pengadilan. Pengadilan itu akan menentukan apakah ormas tersebut dibekukan atau dibubarkan," kata Ketua Pansus Revisi UU Ormas, Abdul Malik Haramain.

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Saleh Daulay, mengkritik cara berdakwah Front Pembela Islam (FPI). Ia menilai FPI berdakwah tidak dengan cara yang baik.

Polisi menyebut, FPI sebagai salah satu organisasi yang kerap melakukan tindakan anarkistis. Tak mau disalahkan FPI membela diri.

Pemerintah dinilai gagal menertibkan ormas anarkis. Buktinya, aksi anarkis ormas masih terjadi dan meresahkan masyarakat.

Polisi telah menangkap tiga orang pria yang melakukan perusakan di kantor Kemendagri beberapa waktu lalu. Secara terang-terangan, FPI mengaku bahwa ketiganya merupakan anggotanya.

FPI menepis keras tuduhan masyarakat yang menyatakan bahwa ormas tersebut tidak tersentuh aparat hukum. FPI bahkan menyatakan tidak kebal hukum.