Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW Ansor) serta Barisan Ansor Serba Guna (Banser) Jawa Timur siap melawan organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan tindak kekerasan atau anarki.

Polisi membantah memberi keistimewaan bagi FPI dalam pembuatan nomor polisi (Nopol) kendaraan cantik. Polisi menegaskan, siapapun yang mengajukan, asal sesuai syarat akan diberikan.

FPI menuding Partai Demokrat (PD) sebagai koruptor. FPI berkaca dari kasus Wisma Atlet. Namun pastinya Demokrat menolak mentah-mentah tudingan FPI. Berikut tanggapan PD.

FPI meminta masyarakat tidak salah kaprah soal langkah organisasinya yang memesan nomor polisi (Nopol) cantik ke polisi. Semua pihak bisa memesan nopol cantik untuk kendaraannya termasuk FPI.

Revisi UU Ormas tengah dalam penggodokan DPR. Mahkamah Konstitusi akan menjadi lembaga penegak hukum yang putuskan melakukan pembekuan aktifitas bahkan membubarkan keberadaan ormas.

Ormas FPI berencana mengajukan permintaan nomor polisi (Nopol) cantik ke Polda Metro Jaya. FPI menjelaskan, permintaan itu hal yang biasa. Tidak ada konspirasi dalam pengajuan 10 nopol cantik.

Ketua Pansus RUU Ormas DPR Abdul Malik Haramain mengungkap ada ratusan LSM asing yang beroperasi di Indonesia. Ironisnya banyak diantaranya yang tidak jelas agenda dan cara kerjanya.

Petinggi FPI terus membantah tudingan melakukan aksi kekerasan. Kini mereka berseru bahwa Partai Demokrat adalah koruptor dan berencana mengepung satu-persatu rumah petinggi PD.

"Pasal tentang sanksi du UU no 8 tidak eksplisit. Sanksi kali ini lebih tegas tapi melalui mekanisme pengadilan. Pengadilan itu akan menentukan apakah ormas tersebut dibekukan atau dibubarkan," kata Ketua Pansus Revisi UU Ormas, Abdul Malik Haramain.

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Saleh Daulay, mengkritik cara berdakwah Front Pembela Islam (FPI). Ia menilai FPI berdakwah tidak dengan cara yang baik.