PKB mendorong protokol internasional antipenistaan agama yang diusulkan Presiden SBY direalisasikan. Langkah ini dipandang penting untuk menjaga perdamaian dunia.

Partai koalisi di DPR sudah hampir pada kata sepakat untuk tidak mempermudah syarat pencapresan dalam revisi UU Pilpres. Sejumlah fraksi menilai revisi UU Pilpres tidak perlu dipertahankan. Apa tujuannya?

Fakta bahwa kunjungan kerja Badan Legislasi DPR ke Denmark diselingi wisata merubah peta politik di DPR. Awalnya sejumlah fraksi bersikeras pentingnya kunker LN, sekarang usulan moratorium kunker ke LN tak bisa dibendung.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) masih gamang dengan usulan pembatasan sementara (moratorium) kunjungan kerja (kunker) anggota DPR ke luar negeri.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menginstruksikan seluruh tenaga ahli dan asisten anggota Fraksi PKB membantu kegiatan verifikasi partai di kantor DPP. Jika tidak, para tenaga ahli dan asisten tersebut tidak akan mendapat gaji.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong wacana pemotongan gaji anggota DPR diteruskan ke revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Tanpa kemauan anggota DPR sendiri, usulan ini bisa tinggal wacana.

PKB mengkritisi putusan MK yang membuat parliamentary threshold (PT) Pemilu 2014 sebesar 3,5 persen hanya berlaku di tingkat DPR. Namun, PKB siap menghadapi verifikasi parpol di KPU.

MK memutuskan PT Pemilu 2014 sebesar 3,5 persen hanya berlaku untuk DPR. Semua partai politik yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2014 juga wajib mengikuti proses verifikasi di KPU. Kalangan DPR menghormati keputusan MK ini.

PKB disebut akan mengalami peningkatan perolehan suara dalam survei yang dilakukan oleh Trust Indonesia. Hal ini disebut sebagai buah suksesnya rekonsiliasi antara PKB dengan NU.

FPKB DPR menyampaikan keprihatinan karena krisis pangan yang terjadi di Indonesia khususnya krisis kedelai. Pemerintah harus segera menanggulangi krisis bisa membunuh industri kecil dan menengah ini.