Hari ini, 20 Oktober 2014, satu bulan sudah Presiden Joko Widodo (Jokowi) berada di tampuk tertinggi kekuasaan republik ini. Namun, hingga hari ini, Jaksa Agung belum juga ditunjuk. Publik tentu bertanya-tanya, ada apa gerangan?

Mulkan Tajudin dihukum selama 4 tahun penjara karena korupsi anggaran baju seragam sebesar Rp 713 juta. Ternyata Tajudin juga korupsi di kasus lain.

Terpidana perkara korupsi dana bansos Pemkot Bandung, Havid Kurnia mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Bandung.Sidang PK digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa (11/11/2014) dipimpin oleh hakim Janverson.

MA mengabulkan permohonan kasasi jaksa yang menuntut Irawan dan Fachrie selama 12 tahun penjara. Irawan menjadi terdakwa di kasus kredit macet Bank Mandiri dengan nilai kerugian negara mencapai US $ 11 juta.

Pengadilan sebagai benteng keadilan terakhir seharusnya memberikan contoh terbaik kepada masyarakat. Sayangnya, korupsi juga menjangkit hingga ke pengadilan seperti terlihat di Maninjau, Sumbar.

Gara-gara mengintip orang mandi, anak berumur 16 tahun di Padangsidimpuan, Sumatera Utara (Sumut) dihukum 2 tahun penjara. Pelaku tidak menyesali perbuatannya tersebut.

Gugatan yang dilayangkan masyarakat dengan menggugat koruptor Akil Mochtar menjadi sejarah baru hukum Indonesia. Tidak hanya jaksa, masyarakat yang merasa dirugikan bisa turut serta menggugat para koruptor.

Bandar sabu dengan bukti 5,1 kg, Sumantri Wiyono, lolos dari ancaman hukuman mati sebagaimana diatur dalam UU Narkotika. Pria berusia 33 tahun itu dijatuhi hukuman 20 tahun penjara oleh PT Jakarta.

Di masa senjanya, Majyen (Purn) Moerwanto malah terjerat kasus korupsi. Usai melepas jabatan sebagai Sekjen Kemensos, ia dibawa ke pengadilan dengan tuduhan korupsi pengelolaan gedung Cawang Kencana, Cawang, Jakarta.

Dua mahasiswa di Lampung, Roki Alexander (21) dan Kuswanto (18) harus mendekam di bui gara-gara ganja selinting. Selain itu, keduanya juga dituntut membayar denda Rp 2 miliar.