THR PNS daerah menggunakan APBD menimbulkan polemik karena ada sejumlah daerah yang merasa keberatan. DPR meminta agar urusan ini tak berdampak urusan hukum.
"Kami baru dapat WTP, Pak. Jadi BAZIS DKI yang sekarang jadi Baznas DKI quote-unquote BAZIS DKI itu juga harus WTP, harus akuntabilitasnya bagus," kata Sandi.
Eks KSAU Marsekal (Purn) Agus Supriatna menyebut kasus AW-101 ini tidak akan muncul apabila pihak 'pembuat masalah' paham betul dengan aturan yang ada.