detikNews

Berseberangan dengan MK, MA Akhirnya Anulir Vonis 18 Bulan Bui dr Bambang

Ancaman pidana penjara dan kurungan adalah tidak tepat karena pemberian sanksi pidana terkait erat dengan kode etik

Rabu, 02 Des 2015 08:46 WIB

detikNews

Pasal Pemufakatan Jahat Pernah Makan Korban: Anggodo dan Ari Muladi

Dalam perjalanan pemberantasan korupsi, Pasal 15 pernah digunakan menjerat Anggodo Widjojo dan Ari Muladi. Kasusnya sempat heboh dengan dibukanya rekaman di MK.

Selasa, 01 Des 2015 14:28 WIB

detikNews

Pria Hidung Belang Pemakai Jasa Robby Abbas Tak Dibui, Ahli: Tidak Adil

Langkah Robby merupakan terobosan dan bisa menjadi pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Rabu, 11 Nov 2015 10:57 WIB

detikNews

Bupati Morotai Rusli Sibua Dituntut 6 Tahun Penjara

Jaksa Penuntut Umum pada KPK menuntut Bupati Morotai, Maluku Utara, Rusli Sibua dengan hukuman 6 tahun bui, denda Rp 300 juta subsidair 4 bulan kurungan.

Senin, 09 Nov 2015 16:54 WIB

detikNews

Referendum untuk Calon Tunggal Pilkada, MK Pecah Kebuntuan Demokrasi

Keputusan MK soal referendum untuk calon tunggal dinilai telah mengembalikan proses politik ke publik

Selasa, 29 Sep 2015 17:32 WIB

detikNews

Catat! Ini Pemeriksaan Anggota DPR yang Tidak Perlu Izin Presiden

Namun tidak semua kejahatan yang disidik aparat penegak hukum tersebut harus mendapat restu Presiden terlebih dahulu. Apa saja pengecualiannya?

Jumat, 25 Sep 2015 08:19 WIB

detikNews

Tak Bisa Ditawar, PNS Dukung Calon di Pilkada Akan Dipecat!

PNS boleh saja mendukung pasangan calon atau bahkan mencalonkan diri dalam Pemilu, tetapi sesuai putusan MK harus mengundurkan diri.

Senin, 14 Sep 2015 16:16 WIB

detikNews

Komnas HAM Minta Hukuman Mati Dihapus, Anggota F-PPP Menolak Tegas

Komnas HAM meminta hukuman mati dihapus. Usulan ini ditolak tegas karena Mahkamah Konstitusi (MK) masih membolehkan.

Senin, 14 Sep 2015 13:42 WIB

detikNews

Undang KPK-PPATK, Bawaslu Rakor Soal Politik Uang Hingga Titik Rawan Pilkada

Politik uang, penyalahgunaan wewenang hingga potensi bertumpuknya sengketa, menjadi ancaman serius Pilkada serentak tahun 2015. Apa antisipasi Bawaslu?

Senin, 14 Sep 2015 11:53 WIB

detikNews

MK Kubur Pasal Penghinaan Presiden, Kejagung Minta Dihidupkan Lagi

Mahkamah Konstitusi mengubur Pasal Penghinaan Presiden. Tapi Kejaksaan Agung mendukung upaya menghidupkan pasal yang mati itu. Apa alasannya?

Senin, 07 Sep 2015 13:59 WIB