Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama pernah menyatakan akan menghapus BBM bersubsidi di ibu kota. Namun hal itu diluruskan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Pemprov DKI Jakarta M Haris Pindratno.

Kebijakan BPH Migas menghapus bensin premium dari SPBU di rest area jalan tol dan penghapusan solar subsidi di SPBU Jakarta Pusat dikritik para pejabat negara. Namun, aturan tersebut dipastikan tetap berlaku.

Kebijakan BPH Migas menghapus bensin premium dari SPBU di rest area jalan tol, dan penghapusan solar subsidi di SPBU Jakarta Pusat dianggap diskriminatif.

Pihak pengelola SPBN Cilincing, Jakarta Utara mengakui pasokan solar subsidi untuk nelayan dari Pertamina pusat dipangkas 20%, namun tak berdampak pada pasokan.

BPH Migas memastikan tidak ada tambahan kuota BBM subsidi, cukup tidak cukup jatah BBM subsidi nasional hanya 46 juta KL.

Berdasarkan Surat Kepala BPH Migas, SPBU di rest area jalan tol yang jumlahnya 28 se-Indonesia dilarang menjual Premium. Namun, langkah tersebut terbukti tidak efektif.

Nelayan di Banda Aceh kesulitan mendapatkan solar subsidi, akibatnya ratusan nelayan sulit melaut mencari ikan.

Dalam beberapa hari terakhir, terjadi antrean panjang di SPBU, pasalnya jatah BBM subsidi dikhawatirkan tidak akan cukup sampai akhir tahun.

BPH Migas menilai ada kesalahan strategi penyaluran BBM bersubsidi. Akibatnya, terjadi antrean panjang di SPBU di sejumlah wilayah.

BPH Migas tidak mengetahui langkah Pertamina memangkas jatah BBM subsidi hingga 20% tiap SPBU. Pasalnya akibat pemangkasan tersebut terjadi antrean panjang di SPBU.