Ulah siswa SMAN 'Texas' 46 Jakarta yang nekat membajak bus memicu silang pendapat Ahok dengan KPAI. Ahok dan KPAI saling lontar kritik pedas, seperti 5 aksi ini:

Ketua Divisi Pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), M Ihsan mengatakan Wagub DKI Basuki T Purnama (Ahok) sebagai seorang pemimpin yang antikritik dan tidak mengerti undang-undang (UU).

Ketua Divisi Pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) M Ihsan kembali melontarkan kritik pedas kepada Wagub DKI Basuki T Purnama atau Ahok. Dia menilai sebagai seorang pemimpin Ahok antikritik.

Wagub DKI Basuki T Purnama atau Ahok dikenal dengan ucapannya yang lugas dan tegas. Salah satunya soal keberadaan komisi negara yang dianggapnya hanya membuang uang negara. 

Wagub DKI Basuki T Purnama atau Ahok punya usul mengejutkan. Dia meminta agar komisi-komisi yang tidak ada kerjanya dibubarkan saja. Ahok mencatat ada 70-an komisi yang mesti dievaluasi.

Wagub DKI Jakarta Ahok mengeluarkan ancaman bagi siapa saja siswa di Jakarta yang terlibat tawuran. Mereka akan dikeluarkan dan dikriminalkan. Ini adalah buntut dari pembajakan Kopaja oleh 36 siswa SMA 46 Jakarta sekaligus mencegah tawuran pelajar terulang. Bila Anda setuju pendapat Ahok, pilih Pro!

Kasus pembajakan Kopaja 615 yang dilakukan 36 Siswa SMA 46, sudah disepakati tak dibawa ke kasus hukum. Ke-36 siswa itu dikeluarkan dari SMA 46, namun dicarikan sekolah lain oleh Pemprov DKI. Namun beberapa orang tua protes pemindahan sekolah ini. Ahok pun kesal.

Berbicara dengan nada berapi-api dan ceplas-ceplos sudah menjadi bawaan Wagub DKI Jakarta Ahok. Jadi tidak heran kalau Ahok menganggap kaa-kata 'calon bajingan' yang ditujukan ke para pelajar pembajak bus tidak sepatutnya dipermasalahkan.

Ajang Olimpiade Robot Dunia 2013 di Ancol menjadi inspirasi bagi Wagub DKI Jakarta Basuki T Purnama tentang dunia pendidikan. Menurutnya, guru-guru muda yang kreatif harus lebih menonjol daripada guru-guru tua.

LBH Jakarta memandang sanksi kerja sosial lebih efektif daripada denda Rp 500 ribu bagi penyampah sembarangan. Namun menurut Wagub DKI sayangnya sanksi kerja sosial tak diatur dalam perangkat hukum di Indonesia.