detikNews

KPK Bentuk Pansel Cari Sekjen Baru

Ketua KPK Agus Rahardjo turut jadi bagian dari pansel tersebut.

Senin, 28 Mei 2018 21:18 WIB

detikNews

KPK Dukung KPU Larang Eks Napi Koruptor Nyaleg

Melalui peraturan KPU (PKPU), KPU hendak melarang eks napi koruptor maju sebagai calon anggota legislatif. Ketua KPK Agus Rahardjo mendukung KPU.

Senin, 28 Mei 2018 20:08 WIB

detikNews

Mantan Koruptor Jadi Wakil Rakyat?

KPU mengusulkan larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai Caleg dalam Pemilu 2019. DPR, Pemerintah, dan Bawaslu menolak usulan ini.

Senin, 28 Mei 2018 16:03 WIB

detikNews

Gerindra-Golkar Nilai Larangan Eks Koruptor Nyaleg Rentan Digugat

Partai Gerindra dan Golkar menilai PKPU yang melarang eks koruptor jadi caleg bakal kalah jika ada gugatan.

Sabtu, 26 Mei 2018 15:11 WIB

detikNews

Perjalanan Bupati HST Pemilik 23 Mobil Mewah Kini Masuk Meja Hijau

Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) nonaktif Abdul Latif memiliki 23 kendaraan mewah. Abdul Latif kini sudah masuk meja hijau.

Jumat, 25 Mei 2018 07:42 WIB

detikNews

KPK Tetapkan Bupati Buton Selatan Tersangka Suap

KPK menetapkan Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat sebagai tersangka suap. KPK menyita uang total Rp 409 juta terkait suap proyek Pemkab Buton Selatan.

Kamis, 24 Mei 2018 20:44 WIB

detikNews

Abraham Samad Setuju soal Aturan Eks Koruptor Tak Boleh Nyaleg

Mantan Ketua KPK Abraham Samad setuju dengan aturan larangan eks narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). Apa kata Samad?

Kamis, 24 Mei 2018 17:44 WIB

detikNews

KPK: Novanto Minta Cicil Uang Pengganti USD 7,3 Juta

Koruptor kasus e-KTP, Setya Novanto, belum melunasi uang pengganti USD 7,3 juta. Novanto menyatakan sanggup membayar tetapi dengan cara dicicil.

Kamis, 24 Mei 2018 13:51 WIB

detikNews

Bupati Hulu Sungai Tengah Didakwa Terima Suap Rp 3,6 Miliar

Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan Abdul Latif didakwa menerima suap Rp 3,6 miliar.

Kamis, 24 Mei 2018 12:23 WIB

detikNews

KPK Dukung Aturan Eks Koruptor Tak Boleh Nyaleg

KPK mendukung adanya aturan yang melarang mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif. Sebab, itu bisa menjadi contoh buruk di masyarakat.

Rabu, 23 Mei 2018 19:30 WIB