Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi dan Catatan Sipil Kemendagri, Sugiharto ditetapkan menjadi tersangka korupsi pengadaan e-KTP. KPK pun tengah mengembangkan penyidikan kasus ini.

Usai menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Adminstrasi dan Catatan Sipil Kemendagri, Sugiharto sebagai tersangka korupsi pengadaan e-KTP, KPK langsung melakukan penggeledahan 

KPK telah menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Adminstrasi dan Catatan Sipil Kemendagri, Sugiharto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP. Nilai proyek e-KTP sendiri senilai Rp 6 triliun.

KPK menaikkan status kasus dugaan korupsi e-KTP dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Sugiarto, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tender proyek tersebut ditetapkan sebagai tersangka.

Pemeriksaan 13 Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terlibat kasus suap dengan caleg Partai Gerindra Agustina Amprawati, tuntas. Bekas 13 Ketua PPK ini akan dilimpahkan ke Dewan Kehormatan Kehormatan Penyelenggra Pemilu (DKPP).

Q: Apakah para pelaku politik uang sesudah pelaksanaan Pilpres akan diusut terus atau masalahnya dianggap berakhir seiring pelaksanaan Pilpres Selesai? Apakah Anggota DPR, DPR PROVINSI dan DPR KABUPATEN/KOTA yang melakukann politik uang dan nanti diketahui setelah dilantik apakah dibiarkan saja?.

Seluruh petugas KPU sampai tingkat TPS sudah diberikan bimbingan dan arahan baik teknis pemilu maupun soal menjaga independensi dan integritas.

Perhitungan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 di Kota Surabaya molor. Rencana penyelesaian perhitungan bisa rampung kemarin, ternyata hari ini 2 kecamatan (PPK) belum selesai yakni PPK Wonocolo dan Wonokromo.

Tak banyak orang tahu, tanggal 20 April lalu, PKS berulang tahun ke-12. Dalam usia satu dasawarsa lebih, PKS menunjukkan kinerja lembaga politik yang makin matang. Pada Pileg 2014 ini, mengapa PKS kesulitan menembus batas partai menengah dan meraih target 3 besar nasional?

Caleg Agustina Amprawati mencak-mencak. Perolehan suaranya tak memuaskan. Kursi DPRD Jatim gagal direngkuhnya. Padahal ia mengaku telah memberikan uang ratusan juta ke sejumlah ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).