Hari ini, Presiden Jokowi mengundang sejumlah eksportir ke Istana Negara. Dalam pertemuan itu, hadir pula Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti punya 'kado' spesial.

Pengajuan izin reklamasi pantai atau kawasan laut yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) terus mengalami peningkatan.

Presiden Jokowi mengundang sejumlah pengamat politik untuk makan siang bersama di Istana Negara.

Wakil Ketua Satgas Pemberantasan Ilegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) Yunus Husein merencanakan pajak ekspor ikan dari Indonesia ke luar negeri. Pajak itu diharapkan dapat menambah penghasilan negara hingga triliunan rupiah.

Dari 1.132 kapal eks asing yang ada, 887 kapal sudah terdiskualifikasi alias masuk ke dalam catatan hitam Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menteri KP Susi Pudjiastuti melarang investasi perinakan dilakukan di remote area atau wilayah terpencil. Pemerintah belajar dari kasus perbudakan di Benjina, Kepulauan Aru.

Presiden Jokowi meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membentuk gugus tugas pemberantasan pencurian. Namun menurut Susi, pihaknya tidak akan membentuk tim baru.

KKP menggandeng BIN dalam penyelenggaraan pengamanan program dan sasaran strategis di bidang keluatan dan perikanan termasuk pemberantasan illegal fishing.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tetap berkeinginan kapal MV Hai Fa ditenggelamkan. Hal tersebut lebih menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memberantas illegal fishing.