Penghasilan hakim konstitusi ternyata bisa membikin geleng-geleng kepala sebagian orang. Pernah dalam sebulan di tahun 2010, seorang hakim konstitusi mengantongi Rp 200 jutaan. Sekjen MK memilih diam atas hal itu.

Ketua MK nonaktif Akil Mochtar bertemu Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Tubagus Chaeri Wardana di Singapura pertengahan September 2013 lalu. Pertemuan itu dinilai sebagai bencana demokrasi.

Ketimpangan sangat mencolok sangat terlihat antara hakim konstitusi dengan hakim agung. Jika hakim konstitusi mendapat insentif Rp 5 juta per kasus pilkada, maka hakim agung hanya Rp 23 ribu per perkara. Duh!

Setiap hakim MK berhak mendapat uang penanganan perkara pilkada sebesar Rp 5 juta. KY menilai besaran uang perkara tersebut ditentukan hanya berdasarkan insting belaka.

Presiden SBY siap menerima para hakim konstitusi untuk membahas perpu tentang penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK). Pertemuan itu akan digelar dalam waktu dekat.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Trimedya Pandjaitan menolak keras Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) penyelamatan MK. Menurutnya, Perpu itu mengandung kecacatan yang fatal.

Salah satu substansi dalam Perpu tentang MK adalah keterlibatan KY dalam membentuk Majelis Kehormatan MK. Hal tersebut dinilai akan membatasi kewenangan tiga institusi lain.

PAN menyambut baik terbitnya Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi (MK). PAN akan mendukung Perpu ini menjadi Undang-undang.

Dalam waktu dekat MK akan segera membentuk Dewan Etik untuk mengawasi kinerja hakim-hakimnya. Rencananya, minggu depan nama-nama tersebut akan diumumkan.

PKS memandang Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) yang diterbitkan pemerintah tak tepat. Malah, Perpu ini disebut berpotensi bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.