Mahkamah Konstitusi menggelar sidang sengketa hasil Pemilu Kada Banten. Suasana sidang cukup ramai karena dipadati ratusan pendukung pasangan Wahidin Hali-Irana Narulita dan Ratu Atut Choisiah-Rano Karno.

Keberadaan Pengadilan Tipikor di daerah mulai dipertanyakan seiring dengan maraknya vonis bebas bagi koruptor. Muncul usulan agar Pengadilan Tipikor daerah dibubarkan. Apa landasan hukumnya?

"Proses rekrutmennya diatur kembali, syarat-syaratnya diperketat. Itu kan bisa ditentukan oleh MA," kata hakim konstitusi, Akil Mochtar.

Calon kepala daerah yang kalah di Pilkada Banten merasa ada keganjilan dalam rekapitulasi suara dan penetapan calon terpilih. Sidang sengketa di MK pun digelar untuk menyelesaikannya.

Calon perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) terus mencari konfigurasi dalam praktek di lapangan. Namun tidak sedikit yang mengalami kendala. Seperti nampak dalam pemilukada Kabupaten Kampar, Riau.

Penyidik Bareskrim Polri masih terus mencari alat bukti terkait kasus surat palsu MK. Sejauh ini alat bukti terkait kasus tersebut belum mencukupi untuk menjerat tersangka lainnya.

Sejak awal dibentuk, Pengadilan Tipikor di 33 provinsi dibentuk dengan kebijakan setengah hati oleh berbagai pihak. Namun setelah banyak terdakwa korupsi diputus bebas, semua saling lempar handuk.

KPK menjadikan hasil survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) sebagai bahan evaluasi internal. Namun, kekhawatiran mengenai hasil survei itu juga muncul, terutama menyangkut serangan balik koruptor.

Komisi III DPR tak juga yakin dengan survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) bahwa polisi lebih memuaskan masyarakat daripada KPK. Hasil survei ini pun dipertanyakan.

Sikap MK mendua dalam melindungi masyarakat dari bahaya merokok. Pada satu keputusan, MK mendukung iklan rokok. Tetapi pada keputusan lain, MK memerintahkan bungkus rokok harus mencantumkan peringatan bergambar.