Fatwa haram rokok yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk anak-anak, remaja dan ibu hamil dinilai kurang tepat. Fatwa tersebut seharusnya ditujukan kepada pemerintah.

Meski mendapat penolakan dari beberapa kalangan masyarakat, fatwa haram rokok yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia mendapat sambutan positif. Salah satunya dari Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII).

MUI Palembang, ternyata memiliki sikap berbeda dengan 170 orang ulama yang tergabung di Komisi A Ijtima MUI Pusat saat menggelar pertemuan di Padang, Sumatera Barat. MUI Palembang tidak setuju jika golput dihubungkan dengan persoalan haram atau halal.

Fatwa pengharaman golput yang dikeluarkan MUI mendapat reaksi beragam dari partai politik. PKS menolak anggapan jika fatwa ini dapat menguntungkan bagi partainya.

Fatwa MUI yang mengharamkan rokok harus segera ditindaklanjuti. Pemerintah dan DPR harus segera membahas RUU Penanganan Dampak Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Belum cairnya dana penyelenggaraan Pemilu 2009 mengganggu persiapan Pemilu 2009. Tak terkecuali di Kaltim. KPUD terpaksa menggunakan dana pihak ketiga untuk membiayai sejumlah kegiatan persiapan Pemilu 2009.

MUI mengeluarkan fatwa haram merokok bagi anak-anak, wanita hamil, dan di tempat umum. Keputusan tersebut dinilai masyarakat tidak akan berpengaruh besar menekan jumlah perokok.

Fatwa haram rokok bagi anak-anak, wanita hamil dan merokok di tempat umum yang dikeluarkan MUI tidak sedikit pun membuat para pengusaha rokok khawatir akan menurunnya produksi rokok.

Fatwa mengenai pengharaman golput dan rokok membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinilai memecah belah umat Islam. Karenanya, Tim Pembela Muslim (TPM) mendesak agar fatwa tersebut ditinjau ulang.

Rieke 'Oneng' Dyah Pitaloka menilai fatwa yang dikeluarkan MUI mengenai haramnya merokok dan golput terlalu dipaksakan. Rieke mengatakan persoalan tersebut seharusnya dikembalikan pada pribadi masing-masing.