Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Aburizal Bakrie (Ical) langsung menggelar rapat koordinasi dan membentuk <a href="https://news.detik.com/read/2015/05/30/192336/2929651/10/ini-poin-islah-golkar-yang-disepakati-ical-dan-agung">tim penjaringan</a> tingkat nasional.

PTUN dan PN Jakarta Utara juga telah mengeluarkan putusan bahwa kepengurusan yang diakui adalah hasil Munas Riau tahun 2009.

"Hanya saja tadi pagi ada sekelompok orang yang entah digerakkan oleh siapa mencoba untuk mengacaukan saat pembukaan acara," kata Agung kepada detikcom, Selasa (2/6/2015).

Ketum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) langsung pimpin rapat konsultasi dengan para Ketua DPD I.

Dua kubu yang berseteru di internal Golkar yakni Aburizal Bakrie dan Agung Laksono cs sepakat islah sementara menjelang pilkada. Namun di dalam kesepakatan islah masih terselip sebuah pasal yang tak jelas dan bisa jadi bom waktu.

Eks Ketum Golkar Jusuf Kalla memberikan angin segar soal islah terbatas dalam tubuh Golkar. Saat ini, islah parsial masuk dalam finalisasi penandatangan.

Ical malam ini menyambangi kediaman rumah dinas eks Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla (JK). Pertemuan ini terkait upaya proses islah antara dua kubu yang berseteru dengan JK sebagai mediator.

Mantan Ketum Golkar Jusuf Kalla ingin agar kedua kubu yang berseteru bisa islah demi masa depan Partai Beringin. Tapi, islah ini tampaknya sulit dilakukan sebelum batas pendaftaran di Pilkada pada 28 Juli mendatang.

PTUN memerintahkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan Partai Golkar pimpinan Agung Laksono untuk dibatalkan.

Majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan gugatan DPP Golkar Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie (Ical). Kubu Ical meminta agar kepengurusan Agung Laksono segera menghentikan aktivitasnya di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat.