KPK belum berencana memeriksa Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin yang disebut-sebut menerima jatah Rp 25 miliar dari proyek Kemenpora. KPK masih mendalami dugaan keterlibatan politisi tersebut.

Meski sudah membantah, Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin terus diterpa isu miring. Kali ini, dia dituding mendapat jatah Rp 25 miliar dari proyek di Kemenpora. Benarkah?

Alibi Sesmenpora Wafid Muharam yang menyebut cek senilai Rp 3,2 miliar yang disita KPK sebagai dana talangan, kembali terbantahkan. 

Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Dedi Kusdinar hari ini diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap pembangunan Wisma Atlet. Dedi diminta klarifikasi terkait dokumen yang ditemukan penyidik KPK saat penggeledahan.

Kasus suap di Kemenpora diduga menyeret keterkaitan politisi Partai Demokrat, M Nazarudin. Namun KPK tidak perlu khawatir mengusutnya karena Presiden mendukung pemberantasan korupsi.

Aksi demonstrasi kembali digelar di kantor KPK hari ini. Selain didemo, kali ini KPK mendapat hadiah lima ekor tikus, sebagai pengingat agar lembaga antikorupsi tersebut tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi.

Tersangka kasus suap kemenpora Wafid Muharam beralibi uang yang diterimanya saat tertangkap tangan KPK merupakan dana talangan proyek wisma atlet Sea Games dari PT Duta Graha Indah. Nah alasan ini dinilai blunder.

Ketua KPK Busyro Muqoddas tengah mendalami posisi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam pembangunan Wisma Atlet di Palembang. KPK menengarai kebijakan terkait wisma tersebut memang berasal dari Kemenpora.

Menpora Andi Mallarangeng tidak mau bicara banyak saat ditanya perkembangan kasus suap yang terjadi di kementerian yang dia pimpin. Andi menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk mengusutnya.

KPK tidak peduli dengan alibi Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam yang mengklaim cek senilai Rp 3,2 miliar yang disita penyidik KPK sebagai dana talangan swasta. KPK hanya fokus dengan transaksi suap menyuap.