Anggota Fraksi yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDIP) Taufiq Kiemas (TK) terpilih menjadi Ketua MPR 2009-2014. TK terpilih secara mufakat lewat satu paket pemilihan.

Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dibuka sekalipun hanya 25 anggota DPD yang hadir. Mayoritas anggota DPD sedang rapat internal dipimpin langsung Ketua DPD Irman Gusman.

Sidang MPR yang seharusnya selesai 1 Oktober molor akibat pemilihan Ketua DPD yang molor dari jadwal yang telah ditentukan. Akibatnya, para anggota Dewan pun dapat 'bonus' tambahan menginap gratis 2 hari di hotel berbintang.

Perdebatan panjang mewarnai rapat paripurna perdana DPD RI periode 2009-2014. Akibatnya, agenda pemilihan Ketua DPD pun menjadi molor.

Di tengah duka warga Sumatera Barat yang digoncang gempa 7,6 SR, pelantikan anggota dewan berjalan begitu saja. Sangat ironis, prosesi pelantikan itu tidak sedikitpun menyinggung musibah itu walau dengan ucapan bela sungkawa.

Rancangan Undangan-undang Pengadilan Tipikor (RUU Tipikor) telah disahkan menjadi Undang-undang (UU). Ironisnya, pengesahan UU tersebut hanya dihadiri seratusan angggota dewan.

Ketua DPR Agung Laksono berharap reformasi dalam tubuh DPR terus dilanjutkan. Ketua DPR yang baru diharapkan mampu membawa DPR lebih baik dari sebelumnya.

Sidang paripurna masa akhir jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2004-2009 dibuka. Dari 670 anggota MPR, 341 di antaranya menandatangani absensi. Sidang pun dinyatakan kuorum.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengapresiasi sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya Pansus RUU Pengadilan Tipikor, yang tetap mempertahankan kewenangan penuntutan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menjelang akhir masa jabatan anggota DPR periode 2004-2009, banyak wakil rakyat terlihat sering membolos di berbagai sidang dalam pembahasan RUU. DPR sebaiknya tidak perlu menggelar sidang paripurna hingga pelantikan anggota DPR yang baru.