Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan RAPBN 2015 masih bersifat baseline, yang merupakan alokasi pokok berdasarkan kebutuhan operasional pemerintah baru. Oleh karena itu, pemerintah tidak memasukkan program atau insiatif baru.

Saat ini di Jakarta mulai ada fenomena para sopir angkutan kota (angkot) meninggalkan bahan bakar bensin premium dan beralih ke bahan bakar gas (BBG).

Pemerintah diminta tegas dalam mengambil keputusan yang akan dilaksanakan BUMN. Jika pemerintah masih plin-plan maka bos-bos BUMN bisa lari ke perusahaan swasta.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengundurkan diri dari jabatannya per 1 Oktober 2014. Apa kira-kira alasan Karen ingin keluar dari BUMN migas itu?

Chatib Basri, Menteri Keuangan, mengatakan APBN 2015 hanya bisa diubah segera pada awal tahun depan. Dengan demikian, presiden baru bisa memasukkan berbagai program yang sudah dijanjikan saat kampanye.

Anggaran subsidi kembali menjadi sorotan tajam dalam RAPBN 2015. Bagaimana tidak, bila dari total anggaran belanja Rp 2019,9 triliun, sebesar 20% dihabiskan untuk subsidi.

Belanja negara 2015 terbagi atas pemerintah pusat Rp 1.379,8 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp 640 triliun. Pada belanja pemerintah pusat, porsi terbesar masih dihabiskan untuk subsidi dengan catatan 21% atau senilai Rp 433,5 triliun.

Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tidak masuk dalam RAPBN 2015. Hal ini menuai komentar dari banyak pihak.

Tepat di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, PGN meresmikan fasilitas pengisian bahan bakar gas yakni Mobile Refueling Unit (MRU). MRU ini mampu melayani sekitar 500 unit kendaraan setiap hari.

Jika nantinya resmi memimpin Indonesia, Jokowi-JK tidak akan terjebak dalam kebijakan-kebijakan populis. Pengurangan subsidi BBM akan ditempuh, meski kebijakan ini sangat sensitif.