Aliansi lintas partai politik dan lintas calon legislatif (caleg) Kabupaten Pasuruan melaporkan banyaknya dugaan pelanggaran pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur. Tuntutannya, coblosan ulang.

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyebut kalau Pemilu Legislatif, 9 April lalu marak terjadi kecurangan di berbagai daerah. Persoalannya karena Undang-Undang penyelenggaraan Pemilu sekarang yang dianggap bukan mempermudah tapi malah semakin ribet.

Komisioner KPU Kabupaten Kutai Timur, Ha, sekaligus tersangka dugaan kasus kecurangan Pemilu 2014 diberhentikan dengan tidak hormat. Dia diminta fokus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selain Sugiharto, KPK juga mencegah empat orang lain termasuk mantan Dirut Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya.

KPU masih membuka pendaftaran bagi warga untuk menjadi KPPS di 19 TPS di Sampang.

Panwaslu Kabupaten Pasuruan akhirnya melimpahkan berkas 13 oknum PPK dan caleg Gerindra Agustina Amprawati ke polisi. Mereka terancam dijerat pasal 5 ayat 1 dan 2 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Puluhan anggota KPU Kabupaten Pasuruan meluruk kantor Harian Radar Bromo di Jalan Veteran. Mereka melakukan penyegelan dan menuntut Radar Bromo minta maaf karena dinilai menulis pemberitaan yang tak seimbang dan tendensius.

Pemilihan umum mestinya menjadi ajang pesta demokrasi. Sarana para politisi menawarkan visi dan misinya kepada calon pemilih. Namun faktanya sejak 2009 pemilu disebut banyak dikotori oleh praktik politik uang.

KPK telah resmi menyidik kasus korupsi pengadaan e-KTP di Kemendagri. Menurut wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto, kasus e-KTP ini konstruksinya mirip dengan kasus Hambalang.

Empat orang PNS Kementerian Koperasi dan UKM menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek pengadaan videotron. Mereka akan bersaksi untuk terdakwa dari pihak rekanan kementerian.