KPK tidak peduli dengan semua serangan yang diarahkan ke semua pimpinan. KPK tetap bekerja untuk menuntaskan kasus-kasus yang tengah ditangani.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih memiliki peluang besar untuk menyelesaikan konflik antara Kepolisian RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

MA dan KY bergerak cepat memecat Ahmad Yamani, hakim agung yang memalsu putusan gembong narkoba Hengky Gunawan. Namun, proses hukum Yamani seakan hilang usai kasusnya dilaporkan ke Mabes Polri.

Kriminalisasi semua pimpinan KPK dikhawatirkan bisa mengganggu upaya pemberantasan korupsi. Wakil Ketua DPR Fadli Zon berpendapat KPK sebagai institusi tidak mungkin dilemahkan, berbeda dengan komisionernya.

Tiga dari empat pimpinan KPK kini sudah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dengan berbagai tuduhan. Satu lagi, yakni Zulkarnain juga dikabarkan akan segera dilaporkan.

Komnas HAM memanggil Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto untuk diperiksa kasus pelanggaran HAM saat Bambang ditangkap penyidik Bareskrim Mabes Polri. Bambang memenuhi panggilan itu.

Desakan agar Presiden Jokowi segera mengambil langkah lebih jauh untuk menyelesaikan konflik KPK-Polri makin kencang. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendorong Jokowi segera mengambil langkah konkret menyelesaikan konflik KPK-Polri.

Jokowi bergeming meski didesak melakukan intervensi hukum dalam kasus Komisioner KPK Bambang Widjojanto di Bareskrim Mabes Polri, lembaga di bawah kontrolnya. Padahal Jokowi pernah juga masuk pada urusan penyidik dalam kasus pornografi dengan tersangka M Arsyad.

Tiga pimpinan KPK telah tegas menolak permohonan berhenti sementara yang diajukan Bambang Widjojanto. KPK kini menunggu sikap Presiden Jokowi, apakah akan memberhentikan BW atau tidak.

Desakan agar Komisaris Jenderal Budi Gunawan mundur dari bursa calon Kepala Kepolisian RI begitu kuat sejak dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.