Coba bayangkan, ikan dari laut Indonesia 'ditambang' anak buah kapal (ABK) dari negara lain, kemudian dibawa ke negara itu dan dibungkus dengan cap hasil produk negara asing itu.

Maraknya pencurian ikan alias illegal fishing di Indonesia sudah berlangsung sejak lama dan terkubur dengan rapi. Baru-baru ini praktik terlarang ini mulai terkuak.

Selain memberantas illegal fishing, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) punya program khusus tahun ini, yaitu bagi-bagi Rp 100 miliar untuk 5 daerah.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta khusus dua BUMN yaitu Perindo dan Perinus lebih banyak berperan membeli ikan dari nelayan.

Warga kampung Wanam, Merauke, Papua geram dengan ditutupnya perusahaan ikan PT Dwi Karya. Mereka mendemo kedatangan satgas anti illegal fishing saat sidak ke Wanam. Bahkan mengancam satgas untuk segera membuka PT Dwi Karya.

Satgas anti ilegal fishing sidak ke perkampungan Wanam, Merauke, Papua. Sidak ke perkampungan Wanam, rupanya tidak mudah, tim satgas harus menyusuri laut Arafuru untuk menuju kampung tersebut.

KKP kemungkinan besar akan menenggelamkan lagi sejumlah kapal yang diduga terkait illegal Fishing. Ada 5 kapal Sino milik China yang ditangkap di Laut Arafura dan rencananya akan ditenggelamkan.

Satgas Gahtas IUU Fishing menggeber tindakan proses hukum terkait kapal MV Haifa. Dipimpin Ketua Satgas Mas Achmad Santosa Satgas antiilegal Fishing berkonsultasi dan berdiskusi dengan Kajati Maluku Chuck Suryosumpeno dan Danlantamal IX Laksamana Pertama Nurhidayat.

Ketua Satgas Ilegal Fishing Mas Achmad Santosa menyambangi, Ambon Maluku. Pria yang akrab disapa Ota ini mengecek kapal-kapal yang tak diberi izin lagi melaut karena sejumlah alasan.

Volume dan nilai ekspor produk perikanan Indonesia pada Januari-Maret 2015 anjlok dibandingkan periode yang sama 2014.