Ketua MK Mahfud MD menyatakan dia tak main-main mengumbar fakta jual beli UU di DPR. Dia bahkan sudah membeberkan beberapa contoh jual beli pasal itu kepada Ketua DPR, Marzuki Alie.

Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto, membenarkan pernyataan Ketua MK Mahfud Md mengenai jual-beli pasal. Bibit saat masih menjadi polisi pun pernah merasakan sendiri soal jual-beli itu.

Kritikan dan sentilan Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Ketua MK Mahfud MD rupanya membuat para politisi yang duduk di DPR gerah. Pimpinan DPR pun meminta dua pejabat negara itu hemat bicara.

KPK siap menangani praktik jual beli pasal dalam pembahasan di DPR. Namun KPK harus memiliki bukti pendukung yang kuat untuk mengusut dugaan tersebut.

Ketua DPR Marzuki Alie meminta Ketua MK Mahfud MD membuktikan adanya jual beli pasal di DPR. Marzuki siap bertanggung jawab apabila hal itu benar-benar terjadi.

MK mulai melakukan uji materi terhadap UU No 32/2002 tentang Penyiaran dengan agenda sidang pendahuluan. Uji materi UU ini diajukan oleh Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP).

Gaya hidup sejumlah pejabat dinilai hedon dan perlente. Menanggapi kritik ini, anggota DPR tidak perlu reaktif. Sebaliknya anggota Dewan harus menerimanya sebagai koreksi.

BK DPR dianggap kehilangan kehormatannya. Itulah yang menjadi alasan Permadi mundur dari kursi Wakil Ketua BK di periode lalu, 2004-2009. Permadi juga mengungkap sejumlah keborokan di gedung dewan.

Politisi partai Demokrat Ruhut Sitompul mengkritisi pernyataan Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Ketua MK Mahfud MD. Ruhut meminta agar pimpinan lembaga tinggi negara tersebut tidak masuk ke arus pusaran politik dan lebih baik diam.

Ketua MK Mahfud MD menyebut adanya praktik jual beli pasal UU di DPR. Namun pernyataan ini dipertanyakan oleh anggota Dewan. Bahkan kritik Mahfud diduga bermuatan politis.