Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjawab pertanyaan anggota-anggota Komisi III DPR‎ soal kategori rekening gendut. Namun Kepala PPATK Muhammad Yusuf tak mau menjawab secara detail soal rekening gendut Komjen Budi Gunawan.

Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya mengajak guru Bimbingan Konseling melakukan workshop tentang narkoba. ini merupakan tindak lanjut kegiatan advokasi yang digelar sebelumnya.

Usulan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah kementerian kembali mengemuka seiring dengan kegaduhan KPK vs oknum Polri. Bila Polri di bawah kementerian, maka akan mengurangi beban politik presiden.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri terkait pernyataannya yang menyebut pendukung KPK sebagai rakyat yang tidak jelas. Tedjo memilih mengelak saat coba dikonfirmasi mengenai pelaporan ini.

MA dan KY bergerak cepat memecat Ahmad Yamani, hakim agung yang memalsu putusan gembong narkoba Hengky Gunawan. Namun, proses hukum Yamani seakan hilang usai kasusnya dilaporkan ke Mabes Polri.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno menyaksikan proses pemusnahan barang bukti 800 kilogram sabu hasil sitaan Badan Narkotika Nasional (BNN). Tedjo yang ditemani Kepala BNN Anang Iskandar, terlihat serius melihat proses pemusnahan.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menghadiri acara pemusnahan barang bukti 800 kg sabu. Sabu tersebut merupakan hasil operasi senyap Badan Narkotika Nasional (BNN).

AirAsia mulai membayarkan santunan pada keluarga penumpang QZ8051. Sejauh ini AirAsia akan memberikan santunan kepada ahli waris dua penumpang pesawat yang telah melengkapi data administrasinya.

Pihak AirAsia menjanjikan akan melakukan pembayaran asuransi terhadap korban jatuhnya pesawat QZ8051. Namun Presiden Direktur AirAsia, Sunu Widyatmoko mengaku pihaknya terbentur permasalahan administrasi keluarga terkait ahli waris.

Kemenhub mengakui ada kekeliruan pada pihak AirAsia saat menyatakan pilot AirAsia positif narkoba beberapa waktu lalu. Untuk itu, Kemenhub menerbitkan peraturan yang akan mengatur kewajiban pemeriksaan kesehatan bagi awak transportasi umum.