Persidangan kasus tuduhan korupsi frekuensi 2,1 GHz oleh terdakwa mantan Dirut IM2 telah memasuki tahap kedua. Dalam pembacaan eksepsi kali ini, tim kuasa hukum meminta kepada Majelis Hakim Tipikor agar semua dakwaan batal demi hukum.

Banjir di Jakarta dialami tak hanya warga biasa tetapi juga para pejabat. Salah satunya, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. Dia pun berjalan kaki melewati banjir untuk mencapai kantornya.

Banjir di Jakarta tahun ini lebih besar dari 2007. Pada 2013 ini, banjir merata menerjang sejumlah kawasan di ibu kota. Termasuk ruas Bundaran HI yang kini bak 'sungai'. 

Menkominfo Tifatul Sembiring menjadi salah satu korban banjir. Karenanya dia pun harus berjalan kaki dari kawasan Bendungan Hilir (Benhil) ke kantornya di Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Menkominfo Tifatul Sembiring berbanjir ria di kawasan Bundaran HI Jakarta. Mengenakan kemeja putih lengan panjang, dasi dan celana panjang digulung, Tifatul melihat kawasan yang terendam banjir sebetis itu 

Anggota dewan dari Komisi I DPR RI sempat menaruh curiga ada indikasi permainan antara Indosat dan Kementerian Kominfo dalam proses hukum kasus dugaan korupsi frekuensi 3G 2,1 GHz yang ditudingkan oleh Kejaksaan Agung.

Komisi I DPR RI menyatakan tak mau mengintervensi kasus hukum yang tengah dialami grup Indosat perihal dakwaan penyalahgunaan frekuensi 2,1 GHz. Bahkan, para anggota dewan sepakat untuk mendorong proses hukum agar ditegakkan.

Kejaksaan Agung menetapkan Indosat dan IM2 sebagai tersangka kasus penyalahgunaan frekuensi 2,1 GHz 3G yang diduga merugikan negara sampai triliunan rupiah. Inilah cermin carut marutnya regulasi telekomunikasi Indonesia.

Mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto, terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Indar didakwa terlibat dalam dugaan korupsi penggunaan bersama frekuensi 2,1 GHz milik Indosat untuk akses 3G.

Kuasa hukum mantan Dirut IM2 meminta kepada Majelis Hakim pengadilan Tipikor agar mempertimbangkan asas lex specialis derogat legi generali dalam menangani kasus dugaan korupsi Rp 1,3 triliun atas tuduhan penyalahgunaan frekuensi 2,1 GHz.