Syarat calon kepala daerah independen alias nonparpol dirasa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) cukup berat karena harus mengumpulkan dukungan berupa fotokopi KTP sebanyak 750 ribu lembar.

Syarat calon kepala daerah di Pilkada nanti dirasa memberatkan calon dari independen (non-partai politik), ini juga diakui oleh Ahok yang berniat maju di Pilgub DKI 2017. Namun‎, Ahok ternyata rela apabila nanti tidak terpilih lagi.

Syarat calon independen maju di pilkada makin berat. Gubernur DKI incumbent Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berniat kembali maju di Pilgub DKI 2017 tentu merasakan dampaknya.

KPU memperberat syarat calon independen maju di pilkada. Gerindra, partai yang pernah menaungi Gubernur DKI incumbent Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menantang Ahok untuk kembali mencalonkan diri.

KPU memperketat syarat calon independen di pilkada. Salah satu calon independen yang mungkin akan kena dampaknya adalah Gubernur DKI incumbent Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Akankah Ahok terganjal?

KPU telah menetapkan peraturan yang memperketat persyaratan calon independen maju di pilkada. Kendati demikian, rupanya Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menanggapi positif.

Ahok memiliki mimpi untuk membangun rumah susun (rusun) di setiap wilayah Ibu Kota. Namun, dia mengingatkan kepada Kadis Perumahan DKI Ika Lestari Aji agar memperhatikan mutu bangunannya.

Ketum Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono menggelar konsolidasi dan Musyawarah Daerah bersama kader-kader di Jakarta. Acara ini sekaligus membahas mengenai persiapan Pilkada serentak.

Banyaknya masalah yang bermunculan di kos-kosan dan apartemen membuat Pemprov DKI Jakarta semakin gencar mendata warganya. Pendataan ini juga berguna untuk data pemilih Pilkada 2017.

Ahok ingin agar lurah, camat dan wali kota bisa bekerja dengan baik dan tegas dalam menata daerahnya. Jika tidak kunjung ada perubahan yang lebih baik, maka Ahok tidak segan-segan akan memecat mereka.