KPU telah menetapkan hasil Pileg 2014 secara nasional walau sempat kejar-kejaran dengan waktu. Kini MK harus bersiap-siap menerima permohonan PHPU dan harus diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak teregistrasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya berhasil menetapkan hasil perolehan suara nasional pemilu legislatif tepat waktu. Namun tetap menyisakan segudang persoalan yang menjadi catatan bagi parpol. 

Rekapitulasi penghitungan suara nasional berjalan lambat. KPU kini hanya punya waktu dua hari untuk menyelesaikan rekapitulasi suara Pemilu 2014. Jika terlambat, konsekuensi hukum menunggu.

Komisi Pemilihan Umum hingga saat ini masih menyisakan 14 provinsi yang belum disahkan, padahal waktu tersisa tinggal 2 hari lagi yaitu 9 Mei.

Proses sidang pemeriksaan DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik di Cianjur diwarnai kericuhan. Keributan terjadi karena massa dari parpol dan caleg meluapkan emosinya pada para teradu yaitu jajaran KPU dan Bawaslu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyidang 13 PPK di Kabupaten Pasuruan yang menerima suap dari caleg Gerindra. Sidang DKPP tersebut diselenggarakan di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur.

Pasca pemilu legislatif 9 April lalu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibanjiri banyaknya laporan dugaan pelanggaran etik oleh KPU maupun Bawaslu. Dalam waktu sekitar sebulan sudah 104 laporan yang diterima DKPP.

Selain dugaan pelanggaran pidananya ditangani Polres Pasuruan, 13 oknum ketua dan anggota PPK nonaktif Pasuruan yang menerima dugaan suap dari caleg Partai Gerindra, akan menjalani sidang DKPP di kantor Bawaslu Jatim.

KPU Kota Surabaya bersama seluruh jajaran penyelenggara pemilu akan membahas kapan pelaksanaan rekapitulasi ulang hasil Pileg di 45 TPS yang tersebar di 24 kelurahan dan 11 kecamatan.

M. Arbain Budijaya (49) meninggal dunia sewaktu tiba di rumah sakit. Anggota Polsek Panyileukan, Bandung, inibertugas mengawal kotak suara Pemilu 2014. Pria tersebut mengeluh tidak fit.