Komisi II mempertanyakan mengapa bukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menjadi leading sector (memimpin) proses pemindahan ke Kalimantan Timur.
Komisi II DPR menggelar RDP dengan Mendagri Tito Karnavian dan membahas pengawasan terhadap penggunaan dana Silpa di daerah bencana hingga soal batas negara.