RUU Pilkada yang akan disahkan DPR dalam waktu kurang dari sebulan, patut dicermati bersama. Adalah isu soal pemilihan kepala daerah yang akan dikembalikan pada rezim Orde Baru yaitu melalui DPRD.

Mekanisme baru pemilihan kepala daerah ‎sedang dibahas dalam Panitia Kerja RUU Pilkada di DPR. Salah satu anggota Panja menjelaskan dinamika yang terjadi dalam pembahasan RUU Pilkada ini.

PDI Perjuangan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, atas direvisinya Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Tjahjo optimis gugatan itu dikabulkan sehingga kursi pimpinan DPR dikembalikan pada pemenang Pemilu.

‎Koalisi partai pendukung Jokowi-JK berharap gugatan terhadap UU MD3 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Namun partai kubu Koalisi Merah Putih, Golkar, pesimis MK bakal mengabulkan gugatan itu.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diminta memperluas akses Penjaminan Kredit bagi pelaku usaha kecil dan mikro selain program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Koalisi pendukung Jokowi-JK berharap gugatan Undang-Undang MD3 soal mekanisme pimpinan dewan bisa dikabulkan MK. Pasalnya, jika tidak dikabulkan maka pimpinan dewan periode mendatang bakal dikuasai parpol Koalisi Merah Putih.

Pasca pertemuan dengan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih rupanya melanjutkan pertemuan di gedung DPR

Desakan pembentukan Pansus untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilpres 2014 bergulir dalam rapat Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu. Komisi II akhirnya menyepakati merekomendasikan pembentukan Pansus Pilpres 2014.

Desa‎kan pembentukan Pansus Pilpres mencuat dalam rapat Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu. Anggota Komisi II Fraksi Golkar Taufiq Hidayat, menilai Pansus tak dibutuhkan karena proses pemilu sudah selesai.‎

Rapat Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu berbuntut menjadi ajang untuk menggolkan Pansus Pilpres 2014. Setelah PKS, desakan membentuk Pansus juga mencuat dari Fraksi Golkar.‎‎