Kasus kekerasan terhadap pembantu rumah tangga asal Indonesia di Malaysia yang terus terjadi berulang-ulang. Hal ini disebabkan karena lemahnya sistem kontrol pengawasan dan perlindungan dari pemerintah terhadap TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Setelah menelepon Siti Hajar, Presiden SBY dalam kesempatan berbeda juga mendesak agar pemerintah Malaysia memberikan perlakukan yang adil bagi TKW yang dianiaya majikannya itu.

Kasus penyiksaan Nirmala Bonat menghasilkan MoU 2004. Kasus Siti Hajar diharapkan juga menghasilkan MoU baru sehingga nasib TKI lebih baik di Malaysia.

Penyiksaan tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri sudah berulang kali terjadi. Selain membuat rakyat meradang, kondisi ini tentu sangat memprihatinkan.

Penganiayaan yang diterima TKW asal Garut, Siti Hajar, membuat Ketua DPR Agung Laksono prihatin. Menurut Agung, majikan-majikan Malaysia membuat hubungan Indonesia dan Malaysia meregang.

Proses hukum pidana kasus penganiayaan Siti Hajar memang sedang berlangsung di Malaysia. Namun semua itu dirasa belum cukup untuk membela penderitaan TKW asal Garut itu. Pemerintah harus mendukung Siti untuk menggugat sang majikan secara perdata.

Selama Siti Hajar bekerja di Malaysia, keluarganya tidak pernah mendapat kabar dari janda 33 tahun yang disiksa majikannya secara kejam tersebut. Keluarga juga tidak pernah dikirimi uang.

Keluarga Siti Hajar akan segera bertolak ke Malaysia untuk melihat kondisi TKW yang dianiaya secara kejam oleh majikannya. Keluarga ingin Siti Hajar pulang dalam kondisi sehat.

Nasib Siti Hajar, TKI yang dianiaya majikannya di Malaysia sungguh mengenaskan. Manohara Odelia Pinot pun mengaku sangat prihatin dengan kondisi perempuan 33 tahun itu.

Lemahnya proteksi hukum terhadap pembantu rumah tangga (PRT) Indonesia di Malaysia membuat kasus kekerasan pembantu terus terjadi. Belum lama ini, Siti Hajar, PRT Indonesia disiksa majikannya selama tiga tahun di negara itu.