Salah ketik dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bisa langsung direvisi. Pemerintah atau DPR RI harus ajukan RUU perubahan untuk memperbaikinya.
Fraksi PKS DPR menyebut salah ketik di UU Cipta Kerja sebagai pengalaman buruk. PKS menilai salah ketik di UU Cipta Kerja akibat prosesnya yang kejar tayang.
Terdapat beberapa pandangan pesimistis atas langkah Judicial Review mengingat UU Cipta Kerja menggunakan metode omnibus law yang mencakup puluhan kluster.
Kita harus mengedepankan cara bernegara yang memposisikan Pengadilan sebagai jalan terakhir mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Final and Binding.
Omnibus Law Cipta Kerja kini sudah resmi diteken Presiden Jokowi. Dalam perjalanannya, UU Cipta Kerja menimbulkan kontroversi hingga akhirnya diundangkan.