Puluhan pria tiba-tiba berkerumun serta menghadang iring-iringan kendaraan yang mengangkut salah satu calon presiden (capres) selepas berkampanye. Di Jalan Braga, massa bertindak onar serta menjarah pertokoan.

Bawaslu Jawa Tengah masih menemukan 85.177 permasalahan dari 27.439.293 jiwa yang tercatat dalam DPS pemilihan presiden dan wakil presiden tanggal 9 Juli mendatang. Bawaslu juga menilai kurangnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pemutakhiran data.

Bekas Direktur Marketing PT Anak Negeri, Mindo Rosalina Manulang membeberkan adanya jatah fee bagi perusahaan yang ingin mendapatkan proyek di kementerian.

Relawan Jokowi Mania (Jo-Man) terus menggalang dukungan untuk Jokowi-JK. Selain itu, mereka juga mewanti-wanti relawan lainnya untuk mengawasi dan mencegah terjadinya kecurangan di Pilpres nanti.

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) berencana memeriksa Eks Kepala Dishub, Udar Pristono, terkait kasus penggelembungan dana proyek pengadaan dan peremajaan Bus TransJakarta hari ini. Namun Udar tidak datang karena kelelahan.

DKPP menggelar pembacaan putusan secara maraton terhadap 22 laporan penyelenggara pemilu yang diduga melanggar etik. Sebanyak 2 di antaranya sudah diputus pemberhentian tetap.

KPU RI serius ingin menggelar pemilu presiden yang lebih berkualitas dan independen. Hingga saat ini, total sudah 229 anggota KPU yang diberhentikan sementara secara internal oleh KPU Provinsi.

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah menahan 2 (dua) orang terdakwa masing- masing berinisial S (selaku PPK) dan inisial K ( selaku Bendahara) sudin kebersihan Jakarta Barat dalam kaitan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan bahan Bakar Minyak (BBM). Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp 15 miliar.

Menjelang Pilres 9 Juli mendatang, KPU Kabupaten Pasuruan melantik 13 anggota pengganti antar waktu (PAW) 13 ketua dan anggota PPK yang terjerat kasus suap dari seorang caleg.

Eks Kadishub DKI Udar Pristono kembali menyerang Gubernur DKI Jokowi. Udar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung ini menuding Jokowi tahu soal kasus TransJ ini.