Akil Mochtar diduga memainkan banyak putusan sengketa pilkada saat menjabat sebagai ketua MK. Namun hakim konstitusi yang lain diyakini tidak terlibat dengan kecurangan yang dilakukan Akil tersebut.

Pilkada Bali merupakan salah satu kasus pilkada yang ditangani Akil Mochtar. Diduga kuat keputusan MK terhadap pilkada itu juga bermasalah karena Akil saat itu dalam putusannya mengizinkan adanya pemungutan suara melalui perwakilan.

Akil Mochtar telah diberhentikan secara tidak hormat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Majelis Kehormatan MK. Sejumlah fakta mengejutkan terungkap dalam sidang Majelis Kehormatan MK.

"Yang artinya ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong," kata Hamdan.

Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi (MKH MK) menyatakan Akil Mochtar melanggar kode etik hakim konstitusi dan kemudian memecatnya. Salah satu pelanggaran Akil adalah memiliki 15 rekening yang tidak wajar.

Mahkamah Konstitusi menyusun rencana aksi untuk mengembalikan citra dan wibawa mereka yang tenggelam akibat penangapan Akil Mochtar. Hakim Konstitusi Harjono memiliki gagasan agar sesama hakim saling mengawasi.

"Kami akan melakukan detensi dini, untuk menjaga wibawa mahkamah baik itu hakim maupun seluruh karyawan," ujar Ketua MK Hamdan Zoelva.

Hakim konstitusi Arief Hidayat didapuk menjadi orang nomor dua di MK. Guru besar ilmu hukum Undip itu pernah mengkritik MA karena memenjarakan majikan yang menggaji buruh di bawah UMR.

Sejak 2 Oktober lalu, MK tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh lantaran satu dari sembilan hakim yakni Akil Mochtar ditangkap KPK. Ketua MK terpilih Hamdan Zoelva berharap DPR segera mengirimkan hakim baru.

Kepercayaan tinggi publik terhadap MK, langsung jatuh menyusul penangkapan Akil Mochtar oleh KPK dan dugaan memakai ganja. Duet pimpinan baru MK, Hamdan Zoelva dan Arief Hidayat mau wibawa MK kembali pulih.