Serentetan konflik yang terjadi di Aceh tidak lepas dari aktifitas mantan elit kelompok GAM. Konflik yang muncul akhir-akhir ini dinilai terkait Pemilu Kepala Daerah yang akan berlangsung pada Februari 2012.

Tiga anggota KPU periode 2007-2012 mendaftar kembali menjadi anggota KPU periode depan. Anggota Komisi II DPR dari PKB, Abdul Malik Haramain berharap ketiganya tidak diloloskan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadwalkan memanggil berbagai lembaga terkait untuk menuntaskan konflik di Aceh. Rapat akan digelar pada Rabu 11 Januari 2012.

Koalisi advokasi UU Intelijen Negara mengajukan judicial review ke MK. Mereka meminta MK menghapus 16 pasal dalam UU intelijen yang berpotensi mengancam kebebasan masyarakat sipil dan rawan disalahgunakan aparat untuk berlaku represif.

Permohonan gabungan LSM dan perorangan atas judicial review UU Penyelenggaraan Pemilu diterima MK. Alhasil, anggota KPU tidak boleh aktif di tubuh partai politik selama 5 tahun ke belakang.

Kasus bentrokan warga yang disebabkan karena persoalan lahan pertanian terus terjadi. DPD menuding pangkal persoalan tersebut adalah distribusi lahan yang tidak adil.

Pencopotan Kepala Pengadilan Tinggi (KPT) Maluku karena mengambil sumpah advokat dari KAI disesalkan Pengurus KAI. Sebab tidak ada istilah wadah tunggal sebagaimana tertuang di UU Advokat.

"Saya rasa Pak Marzuki belum memahami substansinya, usulan ini bukanlah soal DPR akan malu atau tidak jika kesalahan tidak terbukti," tutur anggota Timwas Century dari Hanura, Akbar Faisal.

"Jangan sampai menyatakan pendapat DPR itu salah. Sudah hiruk pikuk, nanti hak menyatakan pendapat diuji di MK dan ternyata salah, semakin terpuruklah DPR," ujar Jetua DPR Marzuki Alie.

MK menolak judicial review UU No 3/1992 tentang Jamsostek yang diajukan perwakilan buruh dari berbagai federasi. Para perwakilan buruh ini meminta UU Jamsostek dibatalkan.