LSM-LSM pemerhati‎ Pemilu dan demokrasi yang rapat audiensi dengan Panja RUU Pilkada menyatakan sikap menolak Pilkada tak langsung lewat DPRD.

Pembahasan RUU Pilkada masih berlanjut dengan memunculkan opsi yakni pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat atau melalui DPRD. Kali ini Fraksi Partai Demokrat (FPD) yang biasanya seiring sejalan dengan pemerintah justru beda pilihan.

Kementerian ESDM disebut-sebut menjadi kementerian penghasil uang bagi negara. Karena itu remunerasi bagi para pegawainya perlu diperhatikan untuk menekan terjadinya penyimpangan.

Fraksi-fraksi di DPR mulai terbagi ketika membahas RUU Pilkada. Gabungan parpol di koalisi Merah Putih lebih condong untuk memilih mekanisme Pilkada lewat DPRD. Tapi kepala daerah DKI yang juga anggota koalisi Merah Putih, Basuki Tjahaja Purnama, justru menyampaikan pendapat yang bertolak belakang.

Ketua Panja RUU Pilkada mengatakan dinamika politik dalam pembahasan persoalan ini masih bisa berubah dinamis. Namun, menurutnya gabungan parpol di Koalisi Merah Putih bakal setuju kalau Pilkada lewat DPRD.

Mayoritas fraksi di rapat Panja RUU Pilkada menolak Pilkada dilaksanakan secara langsung disebut sebagai aksi balas dendam. Namun, anggota Koalisi Merah Putih menyangkal tudingan tersebut.

Sebanyak delapan fraksi telah terbentuk di DPRD Jabar periode 2014-2019. Ada dua fraksi yang terdiri dari gabungan dua partai yaitu Fraksi Golkar-PAN serta Nasdem dan Hanura.

Ketua Panja RUU Pilkada menyebut sejumlah fraksi berubah sikap politiknya. Kini mayoritas fraksi malah mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Partai-partai anggota koalisi Merah Putih solid mendukung ‎ Pilkada dilaksanakan tak langsung alias melalui DPRD. PDIP memandang aspirasi koalisi merah putih itu menunjukkan rasa takut mereka menghadapi Pilkada langsung.

DPRD Jabar periode 2014-2019 yang baru saja dilantik pada Senin (1/9/2014) menggelar rapat paripurna perdana, Jumat (5/9/2014). Agendanya membentuk fraksi.