Harifin Tumpa selaku Ketua MA masih merekam dengan jelas bagaimana KY mengadili 3 hakim yang memutus kasus Antasari Azhar

Kasus suap Sekda (non aktif) Akhmat Zaenuri menghadirkan Walikota Semarang Soemarmo HS sebagai saksi. Untuk memberikan dukungan, ratusan anggota Pemuda Pancasila (PP) menggeruduk pengadilan.

Rapat Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin lalu belum tuntas. Komisi III kembali memanggil KPK siang ini, pukul 14.00 WIB.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas sempat curhat kepada Komisi III DPR mengenai kondisi gedung kantornya yang kurang memadai. Bila gedung baru untuk KPK dibangun maka harus melalui berbagai aspek.

FPD DPR mendukung pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). FPD menilai KPK memang membutuhkan gedung baru yang representatif.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengkritik pejabat-pejabat di Kementerian BUMN yang kebanyakan rapat. Menurutnya rapat-rapat yang dilakukan tidak efektif.

Kemenag mengakui bahwa KUA dinilai memberikan kontribusi terhadap rendahnya integritas Kemenag oleh KPK. Hal itu berkaitan dengan jumlah tarif yang diterima penghulu di masing-masing KUA, melebihi tarif yang sudah ditentukan, Rp 30 ribu. Tarif yang dibayarkan calon pengantin bisa sampai Rp 500 ribu.

Kemenag memiliki 4.474 satker dan lebih dari 5000 KUA. Kemenag mengakui bahwa aset yang dimilikinya paling kaya dibandingkan kementerian lain.

Komisi III DPR sempat menolak permintaan KPK untuk membangun gedung baru. Jika KPK membutuhkan gedung baru, maka kinerja pemberantasan korupsi harus maksimal.

Komisi III DPR memahami kebutuhan KPK akan gedung baru untuk menunjang kinerjanya. Meski begitu pemberantasan korupsi sebenarnya tidak tergantung pada masalah gedung baru.