Komjen (purn) Oegroseno mengeluarkan kritik keras terhadap Komjen Budi Gunawan dan Kabareskrim Irjen Budi Waseso. Dia menilai kedua sosok itu menjadi 'biang masalah' di Polri. Apakah dia tak takut mendapat perlawanan?

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan memasuki usia 100 hari pada Rabu (28/1/2015) besok. Di usia kepemimpinan Jokowi yang masih muda, terjadi konflik antara oknum Polri dengan KPK. 

Ketua Umum DPP Ormas Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi mengirimkan staf administrasi Projo, Ade Rahman, untuk melaporkan pemecahan kaca mobilnya saat rapat di rumah Jokowi, ke polisi. Projo tidak berani berspekulasi siapa dalang insiden tersebut.

Jika Polri di bawah kementerian maka energi Jokowi tidak terkuras untuk memikirkan solusi kegaduhan KPK versus oknum Polri seperti yang terjadi belakangan ini. Mungkinkah visi Jokowi yang terhapus dulu lahir kembali?

Kasus rekening gendut alias transaksi mencurigakan dari calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan mengemuka lagi akhir-akhir ini. Rekening gendut ini juga jadi ‎perbincangan dalam rapat Komisi III dengan PPATK.

Tim 'Independen Negarawan' yang awalnya berjumlah tujuh orang ketika dipanggil Presiden Jokowi pada Minggu (25/1) rupanya ditambah menjadi sembilan orang. Satu dari dua orang tambahan mewakili unsur Polri.

Tim independen yang dimintai masukan untuk redam kisruh KPK-Polri masih rapat di Sekretariat Negara. Namun format organisasi sudah dibentuk. Ketuanya adalah Syafi'i Ma'arif.

Selama ini Dewan Pertimbangan Presiden (wantimpres) ternyata ikut bekerja dalam proses penyelesaian konflik Polri Vs KPK. Salah satunya adalah melakukan klarifikasi langsung kepada dua institusi penegak hukum tersebut.

Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait gratifikasi. Pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri menunggu perkembangan status hukumnya di KPK.

Tim pengacara Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan bersedia mendampingi para pimpinan KPK lainnya yang dilaporkan ke Mabes Polri. Anggota kuasa hukum BW, Usman Hamid, menuturkan serangan bertubi-tupi terhadap para pimpinan KPK adalah upaya politis untuk menggoyang KPK.