KPK terus menelusuri dugaan adanya perkara sengketa Pilkada lain yang dimainkan Akil Mochtar selama menjabat sebagai hakim konstitusi. Kali ini, penyidik memeriksa Bupati Tapanuli Tengah, Bonaran Situmeang.

Perpres Perpres No. 105/2013 dan Perpres No. 106/2013 mengatur soal pelayanan kesehatan paripurna bagi pejabat negara dan keluarganya. Termasuk berobat ke luar negeri. 

Kementerian Keuangan di era Agus Martowadojo mengeluarkan dua Peraturan Menkeu yang mengatur jaminan kesehatan menteri dan pejabat tertentu. Ada 11 layanan kesehatan yang biayanya ditanggung pemerintah.

Melalui Perpres tersebut, pemerintah memberikan pelayanan kesehatan paripurna melalui mekanisme asuransi kesehatan kepada menteri dan pejabat tertentu.

PTUN Jakarta menganulir Keppres pengangkatan Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi. Namun putusan PTUN Jakarta ini terbelah, seorang hakim memilih dissenting opininion.

Jumlah hakim konstitusi kini tersisa 8 orang. Sebentar lagi satu hakim konstitusi Harjono akan pensiun dalam waktu dekat. Atas hal ini, DPR telah mengajukan dua nama ke Komisi Yudisial (KY).

Dinasti Ratu Atut di Banten tidak ada yang bisa mampu menyainginya, karena di jajaran birokrat dan pengusaha serta permainan tender sudah dikuasainya. Jalan yang perlu ditempuh saat ini adalah menjatuhkan sanksi yang berat kepada setiap pejabat yang korup. Setelah itu pejabat tersebut harus dimiskinkan hingga bisa menimbulkan efek jera.

Penunjukkan Patrialis Akbar oleh presiden sebagai hakim konstitusi dinilai tidak transparan dan dibatalkan oleh PTUN Jakarta. Patrialis sendiri telah melayangkan banding atas putusan tersebut.

Koalisi LSM mengecam pernyataan Patrialis Akbar yang meyatakan putusan PTUN akan melumpuhkan kelembagaan MK. Koalisi LSM menegaskan tidak menggugat Patrialis secara individu.

Pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi oleh Presiden SBY pada Juli 2013 lalu dibatalkan oleh PTUN Jakarta. Lewat kuasa hukumnya, Patrialis mengajukan banding.