4 Fraksi di DPR yakni Golkar, PDIP, PPP, dan Hanura tidak setuju kalau KPK mempunyai kewenangan mengusut pidana pencucian uang. Langkah para politisi di Senayan itu pun dikritik.

Sedianya hari ini, tim khusus yang membahas RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akan mengadakan rapat dengan pihak pemerintah. Namun, apa daya, jumlah anggota DPR yang hadir tidak memenuhi quorum.

Politisi Golkar, PDIP, Hanura, dan PPP menolak KPK memiliki kewenangan mengusut pidana pencucian uang berdasarkan LHA PPATK. Sikap para politisi ini pun dipertanyakan

Kesal melihat kasus pemberantasan korupsi yang tak kunjung usai? Mungkin gamer bisa melampiaskan lewat game bertajuk Mafia Pajak. Dalam game tersebut pemain berperan sebagai satgas yang ingin memberangus para koruptor.

Politisi Partai Demokrat setuju dengan wacana penghapusan remisi untuk koruptor. PD mendorong agar ada langkah kongkret dari pemerintah bersama DPR untuk menghapus aturan yang memberi pintu pemotongan hukuman untuk koruptor.

Partai Demokrat (PD) menangkis tudingan anggota DPR dari Partai Golkar Bambang Soesatyo yang mensinyalir penguatan kewenangan PPATK bisa dijadikan alat bagi PD untuk menyikat lawan-lawan politiknya.

Wibawa pemerintah terkait pemberantasan korupsi sedang diuji. Pemberian remisi dan grasi kepada koruptor dinilai akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat luar negeri.

Lewat grasi dan remisi, seorang terpidana korupsi bisa segera bebas dari lamanya suatu hukuman. Inilah potret dimana hukum masih di bawah 'ketiak' kekuasaan politik.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menilai usulan penghapusan grasi bagi koruptor justru melanggar HAM. Menurutnya, narapidana koruptor yang sudah tua dan sakit-sakitan, tidak perlu terus ditahan.

Adnan Buyung Nasution memiliki pendapat berbeda mengenai grasi dan remisi bagi koruptor. Menurut dia seorang koruptor tetap memiliki hak untuk memperoleh remisi. Hal itu sudah sesuai hukum positif di Indonesia.